REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komisi Nasional Haji (Komnas Haji) kembali membuka posko pengaduan bagi jamaah haji. Dibukanya posko tersebut merupakan kali ketiga lembaga independen tersebut membuka kanal pelaporan untuk menjaring keluhan, kendala, dan laporan dari jamaah maupun masyarakat terkait pelaksanaan ibadah haji.

Musim haji tahun ini menjadi misi perdana di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dengan kuota haji mencapai 221 ribu orang dan dana yang menyedot anggaran hingga puluhan triliun rupiah, Komnas Haji menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak untuk memastikan pelayanan kepada jamaah berjalan aman, nyaman, dan lancar.

Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj mengatakan, ibadah haji melibatkan hajat hidup masyarakat luas dan pendanaannya turut bersumber dari APBN. Untuk itu, kata Mustolih, penting memastikan seluruh hak jamaah terpenuhi. 

Aspek-aspek krusial seperti dokumen visa resmi, transportasi, akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, keamanan, hingga kenyamanan wajib dijamin oleh pemerintah maupun penyelenggara haji swasta (travel) sesuai standar yang telah dijanjikan.

Karena itu, pihaknya kembali membuka kanal pengaduan agar jamaah maupun masyarakat dapat menyampaikan laporan atas berbagai aspek layanan ibadah haji, termasuk haji reguler, haji khusus, dan haji furoda (visa mujamalah). 

"Komnas Haji untuk ketiga kalinya kembali membuka saluran pelaporan dan pengaduan pada musim haji 2025 ini bagi jamaah maupun masyarakat atas berbagai aspek pelayanan ibadah haji, baik di tanah air maupun di tanah suci," ujar Mustolih dalam siaran pers yang diterima Republika di Jakarta, Selasa (14/5/2025). 

Ikuti Whatsapp Channel Republika