REPUBLIKA.CO.ID,BOGOR -- Badan Penyelenggara Haji Republik Indonesia (BP Haji) menegaskan komitmennya untuk memperluas dimensi penyelenggaraan ibadah haji melalui penguatan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini diwujudkan dalam kegiatan "Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji" yang dibuka langsung oleh Kepala BP Haji, Muhammad Irfan Yusuf di Bogor, Sabtu (3/5/2025).
Dalam sambutannya, sosok yang akrab dipanggil Gus Irfan ini menyampaikan bahwa ibadah haji tidak hanya harus sukses secara ritual, tetapi juga menjadi sarana strategis untuk membangun kemandirian ekonomi umat dan memperkuat karakter kebangsaan.
“Kita ingin mengubah paradigma penyelenggaraan haji dari sekadar logistik semusim menjadi sistem yang berdampak spiritual, sosial, dan ekonomi sepanjang tahun,” ujar Gus Irfan dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Ahad (4/5/2025).
Gus Irfan menyoroti besarnya potensi ekonomi dari penyelenggaraan haji, termasuk dana operasional yang mencapai lebih dari Rp 20 triliun per tahun. Potensi ini, menurut dia, harus diarahkan untuk memperkuat industri halal, sektor UMKM, serta membangun jaringan ekonomi umat yang inklusif dan berkelanjutan.
Dia juga menekankan pentingnya sinergi antar sektor dan pelibatan lintas pemangku kepentingan, termasuk akademisi dan pelaku usaha, dalam merumuskan kebijakan berbasis data.
“Kita butuh kebijakan yang inklusif dan terukur untuk membangun ekosistem ekonomi haji yang tangguh dan berdampak luas,” kata Gus Irfan.
Kegiatan yang berlangsung hingga 5 Mei 2025 ini menghadirkan sejumlah narasumber terkemuka. Di antaranya adalah Rektor IPB University, Prof Arif Satria yang menyampaikan paparan utama mengenai peran perguruan tinggi dalam inovasi pengembangan ekonomi haji.
Hadir pula Guru Besar dan mantan Rektor IPB, Prof Herry Suhardiyanto, Dekan FEM IPB dan Anggota BPKH Irfan Syauqi Beik, Guru Besar Fakultas Pertanian IPB Prof Suryo Wiyono, dan pakar kebijakan publik Prof Jernal Effendi.
Selama kegiatan, peserta mendiskusikan berbagai strategi, termasuk optimalisasi aset negara seperti Asrama Haji sebagai pusat pemberdayaan umat, serta pentingnya pendekatan inclusive development yang melibatkan kelompok rentan dan komunitas lokal dalam rantai nilai haji.
BP Haji juga tengah menyiapkan sejumlah regulasi dan sistem digitalisasi guna meningkatkan efisiensi layanan, di antaranya digitalisasi manasik haji, kontrak multiyears dalam pengadaan layanan, serta integrasi data layanan jamaah secara real-time.
Langkah ini merupakan bagian dari persiapan menuju operasional penuh BP Haji pada tahun 2026, sebagaimana diatur dalam Perpres No 154 Tahun 2024.
“Dengan pendekatan partisipatif, kolaboratif, dan berbasis ilmu pengetahuan, BP Haji ingin memastikan bahwa haji bukan hanya sah secara syariat, tapi juga berdaya secara sosial dan ekonomi,” jelas Gus Irfan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika