REPUBLIKA.CO.ID, GAZA- Kantor media pemerintah Gaza pada Kamis (7/3/2025) menegaskan kembali dukungannya atas upaya membentuk komite nonpartisan yang terdiri dari "teknokrat" untuk mengelola Jalur Gaza pascaperang.
"Kami menyambut semua upaya meringankan penderitaan rakyat kami di tengah perang pembantaian yang sedang dilancarkan oleh pendudukan (Israel), termasuk pengaturan untuk mengelola Gaza melalui komite yang dibentuk oleh tokoh dan pakar nasional yang independen," kata Salama Marouf, yang mengepalai kantor yang dikelola Hamas, dalam sebuah pernyataan.
Marouf mengatakan kantor media sepenuhnya siap mendukung upaya ini "selama upaya tersebut melayani kepentingan rakyat di Gaza dan mengakhiri perpecahan politik."
"Struktur administratif dan staf pemerintah siap untuk melaksanakan rencana dan visinya," tambahnya.
Dalam KTT darurat Arab yang diselenggarakan oleh Mesir tentang Gaza pada Selasa (4/3/2025), para pemimpin dalam kesimpulan akhir menegaskan kembali tentang kebutuhan mendesak untuk sepenuhnya melaksanakan gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan, yang akan mengakhiri perang Israel secara permanen dan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza.
KTT tersebut juga menyetujui rencana lima tahun senilai 53 miliar dolar AS (sekitar Rp865,5 trilyun) untuk membangun kembali Gaza tanpa menggusur penduduknya.
Rencana tersebut mencakup pembentukan komite administrasi Gaza yang terdiri dari "teknokrat" nonpartisan untuk menjalankan Gaza selama masa transisi 6 bulan di bawah naungan pemerintah Palestina.
Sebelumnya, Pemerintah Amerika Serikat mengatakan sedang terlibat dialog langsung dengan kelompok perlawanan Palestina, Hamas, dan menegaskan bahwa komunikasi itu dilakukan demi kepentingan AS.
Juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt pada Rabu (5/3/2025) mengatakan kepada pers bahwa dialog itu masih berlangsung dan pihaknya terus berkonsultasi dengan Israel mengenai hal tersebut.
BACA JUGA: Tumben Israel Mau Gencatan Senjata Ramadhan, Ternyata Ini ‘Udangnya’ yang Ditolak Hamas
Namun, dia menolak membeberkan apa saja yang dibahas dalam dialog tersebut, apakah hanya membahas upaya pembebasan warga Israel yang masih disandera oleh Hamas atau mencakup pula usulan Presiden Donald Trump agar AS mengambil alih Jalur Gaza.
"Dialog dan pembicaraan dengan orang-orang di seluruh dunia demi kepentingan AS telah dibuktikan oleh Presiden yang meyakininya sebagai niat baik untuk melakukan apa yang benar bagi rakyat Amerika," kata Leavitt.
Sebelumnya pada Rabu, Axios melaporkan adanya sejumlah pembicaraan rahasia di Qatar dalam beberapa pekan terakhir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika