REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Sumber senior di Kementerian Keuangan pemerintahan Israel mengatakan, APBN Israel bernilai besar yang dialokasikan pada tahun 2025 untuk rekonstruksi permukiman di utara dan selatan “dibekukan.” Dengan begitu, Pemerintah zionis  tidak akan dapat persetujuan membangun kawasan jajahan mereka di sana.

Media Yedioth Ahronot menambahkan bahwa parlemen Israel tidak menyetujui anggaran pemerintah untuk tahun 2025 “sudah menyebabkan kerusakan yang signifikan terhadap perekonomian, sementara kekhawatiran Kementerian Keuangan saat ini adalah bahwa Israel akan dikelola selama seperempat tahun penuh dengan anggaran sementara, sehingga anggarannya untuk setiap bulan Januari dan Februari.” Pada bulan Maret, setara dengan 1/12 anggaran asli pemerintah tahun 2024.

Namun, akuntan senior Kementerian Keuangan Israel memutuskan untuk mengalokasikan anggaran yang lebih rendah dari itu, karena khawatir akan adanya kebutuhan untuk membiayai kebutuhan lain dengan anggaran sementara. Juga untuk membuat cadangan yang bertujuan untuk mencegah gangguan terhadap anggaran negara.”

Yedioth Ahronot memberitakan, “Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa kesenjangan antara anggaran awal tahun 2024 dan anggaran tahun 2025 berjumlah sangat besar yaitu 100 miliar shekel (27,6 miliar dolar AS), yang berarti terdapat kekurangan yang signifikan dalam anggaran yang dapat digunakan. kuartal pertama tahun ini, dan akibatnya adalah kerusakan pada layanan yang diperoleh Israel dari berbagai sumber, dan banyak program baru yang dimasukkan dalam anggaran tahun 2025.”

Peringatan bencana ekonomi

Sumber ekonomi terkemuka pemerintah Israel menyatakan, “ada kekhawatiran nyata mengenai kemungkinan bahwa anggaran pemerintah tidak akan disetujui sampai batas waktu yang ditentukan dalam undang-undang, 31 Maret.”

Ikuti Whatsapp Channel Republika