REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kepala Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menuduh Israel menyebarkan informasi yang salah mengenai sikapnya dan PBB terhadap serangan Israel yang sedang berlangsung di Jalur Gaza dan konflik dengan kelompok Perlawanan Palestina, Hamas.
Berbicara dalam konferensi pers tentang integritas informasi Selasa (6/2024), Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyatakan, "Saya telah mendengar sumber yang sama berkali-kali mengatakan bahwa saya tidak pernah menyerang Hamas, bahwa saya tidak pernah mengutuk Hamas, bahwa saya adalah pendukung Hamas."
BACA JUGA: Tak Hanya Larangan Hijab, Ini Daftar Kebijakan Anti-Islam Tajikistan
Meskipun dia menahan diri untuk tidak secara langsung menyebut nama Israel, rujukannya jelas dalam konteks tuduhan pemerintah Israel yang terus menerus sepanjang tahun lalu bahwa Guterres dan juga PBB, secara umum, mendukung Hamas dan memiliki bias terhadap Tel Aviv.
"Saya telah mengutuk Hamas sebanyak 102 kali, 51 kali di antaranya dalam pidato resmi, yang lainnya di berbagai platform sosial," katanya, menyangkal tuduhan Israel.
"Kebenaran, pada akhirnya, selalu menang," kata dia dikutip dari Middleeastmonitor,
Menyusul kecaman dan pernyataan Guterres, duta besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan, menyatakan bahwa itu adalah "pepesan kosong jika dibandingkan dengan tindakannya".
"Satu-satunya tujuan kepala PBB adalah untuk membantu Hamas bertahan dalam perang ini. Kami merasa tercela karena Sekretaris Jenderal menolak untuk mematuhi standar PBB dan memberikan gambaran yang salah tentang kejadian di lapangan," kata Erdan.
"Antonio Guterres adalah kaki tangan teror dan harus mengundurkan diri hari ini juga."
Hamas menuduh kepala otoritas Israel Benjamin Netanyahu menghindari upaya mencapai kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza.
“Sikap sebenarnya Netanyahu adalah menghindari mencapai kesepakatan untuk melanjutkan perang ‘genosida’ di Gaza,” kata pemimpin senior Hamas Izzat al-Rishq dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari Anadolu, Selasa (25/6/2024).
Selanjutnya...
Ikuti Whatsapp Channel Republika