REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendesak Emir Sheikh Tamim Bin Hamad al-Thani dari Qatar untuk membujuk organisasi Palestina Hamas agar menerima usulan kesepakatan gencatan senjata dengan Israel, kata Gedung Putih pada Senin (3/6).
"(Biden) mendesak Emir Tamim untuk menggunakan semua langkah yang tepat untuk menjamin penerimaan Hamas terhadap perjanjian tersebut dan menegaskan bahwa Hamas sekarang menjadi satu-satunya hambatan bagi gencatan senjata total dan bantuan bagi rakyat Gaza," kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan.
Pada Jumat (31/5), Biden mengatakan Israel tawarkan proposal tiga tahap untuk penghentian permusuhan di Jalur Gaza dan pembebasan sandera. Biden mengonfirmasi kepada Emir bahwa Amerika Serikat akan bekerja sama dengan Qatar dan Mesir untuk memastikan implementasi penuh perjanjian tersebut, menurut pernyataan itu.
Biden juga menegaskan kesediaan Israel untuk melanjutkan kesepakatan tersebut, tambahnya. Pernyataan itu juga menyebutkan bahwa Biden berterima kasih kepada pemimpin Qatar dan timnya atas upaya mereka untuk menjamin pembebasan sandera dan setuju untuk tetap berkoordinasi erat dalam beberapa hari mendatang.
Sebagaimana diwartakan, proposal gencatan senjata itu berisi tiga tahap, dan tahap pertama yang disebutkan akan berlangsung selama enam pekan dan mencakup gencatan senjata sementara, penarikan penuh pasukan Israel dari seluruh wilayah berpenduduk Gaza, serta pembebasan sejumlah sandera dari kedua belah pihak.
Kemudian tahap kedua adalah perundingan untuk mengakhiri semua permusuhan dalam konflik tersebut secara permanen, serta bisa mencakup pembebasan semua sandera yang tersisa dan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza jika jaminan keamanan Israel terpenuhi.
Sementara tahap ketiga adalah dimulainya rencana rekonstruksi besar-besaran di Gaza yang juga akan mencakup bantuan dari mitra internasional. Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar diharapkan memainkan peran kunci dalam upaya menjaga inisiatif ini tetap hidup, kata Biden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika