Keenam, Muhammadiyah berpandangan bahwa akal adalah perangkat yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia untuk bisa survive. Akal berfungsi untuk memahami alam dan teks keagamaan.
Teks keagamaan perlu dipahami dengan menggunakan akal karena Islam diturunkan untuk semua umat manusia dengan berbagai latar budaya dan peradaban yang berbeda.
Salafi mengabaikan peran akal dalam menafsirkan teks keagamaan. Bagi mereka, kebenaran itu tunggal dan hanya terletak dalam wahyu. Wahyu adalah sumber pertama manusia dan sumber terakhir yang tidak bisa diperselisihkan.
Konsekuensinya, Muhammadiyah berpandangan bahwa rasionalitas dan pengembangan ilmu sosial diperlukan untuk memahami teks dan untuk membangun peradaban manusia yang maslahah dan islami. Salafi berpandangan bahwa rasionalitas dan pengembangan ilmu sosial adalah bid’ah. Anti filsafat dan anti tasawuf.
Ketujuh, menurut Muhammadiyah, perempuan memiliki peran domestik dan publik. Perempuan boleh menjadi pejabat publik dan boleh bepergian tanpa mahram bila keadaan aman dan terjaga dari fitnah. Menurut salafi, peran perempuan adalah sektor domestik, sedangkan sektor publik adalah milik laki-laki. Perempuan bepergian harus bersama mahram.
“Menurut Muhammadiyah, perempuan sebagaimana laki-laki harus mendapatkan pendidikan setinggi tingginya di semua bidang ilmu. Menurut Salafi, perempuan perlu mendapatkan pendidikan yang baik terutama keagamaan dan yang menopang peran domestiknya,” kata Agung.
Kedelapan, bagi Muhammadiyah, pakaian yang penting menutup aurat. Boleh memakai pakaian tradisional, lokal ataupun Barat. Batik, sarung, peci, jas, celana panjang, kebaya, dan sejenisnya, biasa dipakai di Muhammadiyah.
Cara berpakaian salafi membiasakan empat identitas: jalabiya (pakaian panjang), isbal (celana cingkrang), lihya (jenggot), dan niqab (cadar).
Kesembilan, bermusik, bernyanyi, main drama, teater menurut Muhammadiyah bisa menjadi media dakwah. Bagi salafi, seni jenis itu adalah bid’ah dan haram. Nonton TV, mendengarkan radio dan hiburan adalah dilarang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika