REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemerintah Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, memasukkan kembali Houthi ke dalam daftar organisasi teroris. Langkah ini diambil seusai kelompok yang menguasai banyak wilayah di Yaman itu menyerang kapal-kapal komersial di Laut Merah, sebagai solidaritas pada rakyat Palestina yang sedang dibombardir Israel.
Peneliti dan pengamat politik mengungkapkan dampak negatif keputusan itu pada rakyat sipil Yaman. Banyak yang mempertanyakan, apakah keputusan tersebut dapat mendorong Houthi menghentikan serangannya di Laut Merah.
"Saya sangat khawatir dengan konsekuensi mengerikan terhadap rakyat biasa di Yaman," kata peneliti dari Arab Center Washington DC yang sebelumnya bekerja peneliti di Yaman untuk Human Rights Watch, Afrah Nasser seperti dikutip Aljazirah, Kamis (18/1/2024).
Kurang dari satu bulan setelah menjabat Biden mengeluarkan Houthi dari daftar "Organisasi Teroris yang Ditetapkan Khusus" yang diberlakukan mantan Presiden Donald Trump. Saat itu Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken langkah tersebut sebagai "pengakuan buruknya situasi kemanusiaan di Yaman."
Kelompok hak asasi manusia dan anggota Kongres AS memperingatkan menetapkan Houthi sebagai organisasi teroris akan menghambat aliran bantuan ke Yaman. Tiga tahun kemudian Biden memasukan kembali Houthi ke daftar tersebut.
Nasser mengatakan penetapan itu beresiko memperdalam krisis kemanusiaan di Yaman yang sudah mengalami perang selama bertahun-tahun antara Houthi dan koalisi yang dipimpin Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Menurut PBB setengah dari 18,2 juta penduduk Yaman membutuhkan bantuan. Negara itu dilanda krisis ekonomi, kenaikan harga kebutuhan hidup, pengungsian massal dan kelaparan.
"Keluarga biasa Yaman hari ini menderita karena kebijakan domestik Houthi dan juga kebijakan komunitas internasional di Yaman, seperti penunjukan [AS] yang kita dengar hari ini, warga Yaman terjebak di antara dua api," kata Nasser.
Dalam pernyataannya, Rabu (17/1/2024) pagi, Blinken mengatakan penetapan "Organisasi Teroris Dunia yang Ditetapkan Khusus" (SDGT) merupakan respon atas serangan Houthi pada kapal-kapal komersial di Laut Merah. "Penetapan ini untuk mempromosikan pertanggungjawaban dari aktivitas kelompok teroris, bila Houthi menghentikan serangan mereka di Laut Merah dan Teluk Aden, Amerika Serikat akan mengevaluasi penetapan ini," katanya.
Houthi yang didukung Iran menguasai banyak wilayah di Yaman. Kelompok itu mulai menyerang Israel dan kapal-kapal komersial di Laut Merah setelah perang di Gaza pecah bulan Oktober lalu.
Kelompok itu berjanji menyerang kapal-kapal yang memiliki hubungan dengan Israel dan pelabuhan Israel untuk mendorong Tel Aviv mengakhiri serangannya ke Gaza dan mengizinkan lebih banyak bantuan masuk ke pemukiman Palestina itu. Houthi memperluas serangannya ke kapal-kapal komersial yang menuju dan dari Israel.
Perusahaan-perusahaan pelayaran sudah menunda pengiriman lewat Laut Merah. AS dan sekutu-sekutunya mengecam serangan-serangan tersebut. Pada Desember lalu Washington meluncurkan koalisi Angkatan Laut untuk melindungi kapal-kapal komersial di Laut Merah. AS juga menggelar beberapa serangan ke target-target Houthi di Yaman yang menurut pengamat sebagai eskalasi yang "berbahaya."
Pada Rabu kemarin pemerintah Biden membela keputusannya untuk memasukan kembali Houthi ke SDGT dengan mengatakan akan ada "jalan keluar" untuk melindungi bantuan ke Yaman. "Penetapan hari ini ditunjukan pada Houthi, bukan pada rakyat Yaman," kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby.
Ketika ditanya bagaimana sanksi-sanksi ini akan berdampak pada negosiasi dengan Houthi. "Tidak ada negosiasi, tidak ada koin taruhan, ini cara untuk meminta pertanggung jawaban Houthi," jawab Kirby.
Namun pengamat ragu penetapan SDGT akan menghentikan serangan-serangan Houthi di Laut Merah. "Tampaknya sangat tidak mungkin ada dampak positif pada perilaku Houthi," kata penasihat senior lembaga think-tank International Crisis Group Brian Finucane. "Saya pikir bentuk do-something-ism (yang terpenting melakukan sesuatu-red)," katanya.
Ia menambahkan penetapan ini juga mencerminkan Washington menolak mengakui serangan-serangan Houthi berkaitan dengan perang di Gaza. "Pemerintah Biden menempatkan dirinya sendiri pada sebuah kota, yang tidak memiliki opsi kebijakan yang baik," tambah Finucane.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
