Sosok Tegas Adila Hassim, Pengacara yang Wakili Afsel Kawal Gugatan Genosida Israel

"Israel mengerahkan 6.000 bom setiap pekan. Tidak ada seorang pun yang selamat. Bahkan bayi yang baru lahir pun tidak. Para pemimpin PBB menggambarkannya sebagai kuburan anak-anak. Tidak ada yang bisa menghentikan penderitaan ini, kecuali perintah dari pengadilan ini,” kata Adila.

Adapun Afrika Selatan telah menuntut ICJ memerintahkan Israel untuk menghentikan serangan militernya. Karier hukum dan pekerjaan korupsi Adila bekerja di bidang hukum selama beberapa dekade, dengan spesialisasi di bidang hukum ketatanegaraan, administrasi, kesehatan, dan persaingan usaha.

Dia telah menduduki berbagai posisi, termasuk sebagai penjabat hakim, dan panitera Mahkamah Konstitusi, hingga Pius Langa dan Edwin Cameron. Di luar ruang sidang, Adila Hassim melakukan advokasi terhadap korupsi dan hak asasi manusia. Dia ikut menulis buku pegangan tentang hak asasi manusia, hukum kesehatan, dan kebijakan di Afrika Selatan.

Sebagai salah satu pendiri Corruption Watch dan mantan direktur Litigasi di Bagian 27, ia telah mengadvokasi reformasi masyarakat dan hak-hak kelompok marginal dengan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Adila dikabarkan berusia 30-an. Ia disebut-sebut lebih memilih merahasiakan usia dan latar belakang etnisnya, dan hanya menggambarkan dirinya sebagai warga negara Afrika Selatan.

Di bidang akademik, Adila meraih gelar Bachelor of Arts (BA) dan Bachelor of Laws (LLB) di University of Natal. Dia kemudian memperoleh gelar Master of Laws (LLM) dari Saint Louis University School of Law diikuti dengan gelar doktor. Adila juga seorang ibu dari setidaknya satu anak laki-laki yang menulis tweet tentang rasa bangga padanya selama argumennya di ICJ.

Perwakilan hukum dari Afrika Selatan menuduh Israel melakukan genosida terhadap rakyat Palestina dan segera meminta pengadilan tertinggi PBB untuk campur tangan dan menghentikan perang Israel di Gaza. Sebagai tanggapan, Israel yang sejauh ini telah membunuh lebih dari 23 ribu warga Palestina di Gaza membantah klaim tersebut. Tim hukum Afrika Selatan berpendapat konflik tersebut merupakan periode penindasan Palestina yang berkepanjangan.