Pada 2020, reformasi konstitusional didorong oleh Putin untuk memperpanjang pemerintahannya dengan dua istilah lagi juga termasuk ketentuan untuk melarang pernikahan sesama jenis.
Setelah mengirim pasukan ke Ukraina pada 2022, Kremlin meningkatkan kampanye melawan apa yang disebutnya pengaruh "merendahkan" Barat. Pendukung hak melihatnya sebagai upaya untuk melegitimasi perang.
Pada tahun yang sama, sebuah undang-undang disahkan yang melarang propaganda "hubungan seksual nontradisional" di antara orang dewasa, juga, secara efektif melarang dukungan publik apa pun dari orang-orang LGBTQ+.
Undang-undang lain yang disahkan tahun ini melarang prosedur transisi gender dan perawatan yang menegaskan gender untuk orang transgender. Undang-undang melarang "intervensi medis apa pun yang bertujuan untuk mengubah jenis kelamin seseorang," serta mengubah jenis kelamin seseorang dalam dokumen resmi dan catatan publik.
Otoritas Rusia menolak tuduhan diskriminasi LGBTQ+. Awal bulan ini, media Rusia mengutip Wakil Menteri Kehakiman Andrei Loginov yang mengatakan bahwa "hak-hak orang LGBT di Rusia dilindungi" secara legal.
Dia sedang mempresentasikan laporan tentang hak asasi manusia di Rusia kepada PBB. Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa, berargumen bahwa "menahan demonstrasi publik tentang hubungan atau preferensi seksual nontradisional bukanlah bentuk kecaman bagi mereka."
Baca juga: Raksasa Bank Riba Yahudi-Jerman Rothschild yang Kuasai Dunia dan Isyarat Alquran
Kasus Mahkamah Agung diklasifikasikan dan masih belum jelas bagaimana aktivis dan simbol LGBTQ+ akan dibatasi.
Banyak orang akan mempertimbangkan untuk meninggalkan Rusia sebelum mereka menjadi sasaran, kata Olga Baranova, direktur Pusat Komunitas Moskow untuk Inisiatif LGBTQ+.
"Jelas bagi kami bahwa mereka sekali lagi menjadikan kami sebagai musuh domestik untuk mengalihkan fokus dari semua masalah lain yang berlimpah di Rusia," kata Baranova kepada AP.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
