REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR— Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kamaruddin Amin meminta para penyuluh agama agar meningkatkan wawasan dan melek teknologi.
"Sekarang zaman teknologi informasi dan setiap penyuluh agama harus bisa meningkatkan wawasannya dan tentunya harus melek teknologi karena memang saat ini masanya," kata Kamaruddin di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Senin.Kamaruddin pada kegiatan Optimalisasi Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Pembangunan Nasional mengatakan bahwa peran penyuluh agama sangat penting bagi masyarakat.
Dia mengibaratkan penyuluh agama sebagai guru masyarakat, di mana penyuluh harus memahami dan berupaya mengedukasi serta memberi pencerahan persoalan-persoalan yang menjadi keluhan masyarakat sesuai dengan konteks agama yang berkaitan.
"Oleh karena itu, penyuluh agama didorong agar memiliki wawasan yang luas serta merupakan pribadi yang baik," katanya.Meskipun penyuluh agama berkewajiban memberi solusi pada masyarakat terkait persoalan agama, menurut dia, penyuluh terlebih dahulu harus memperluas wawasan serta aktif berbaur dan bergaul dengan kelompok masyarakat tersebut.
Baca juga: Mengapa Malaikat Jibril Disebut Ruh Kudus dalam Alquran?
"Dengan demikian, solusi yang kita berikan itu mudah diterima, tidak terkesan bahwa kita sekadar teori saja," tutur dia.
Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi mengatakan penyuluh agama sudah seharusnya berwawasan luas, termasuk melek teknologi.
Menurut dia, era digitalisasi saat ini ada banyak persoalan keagamaan dengan model terbaru, seperti penyebaran konten hoaks berbau agama di media sosial"Seperti penyebaran berita hoaks berbau agama itu rawan terjadi. Sehingga, penyuluh agama harus beradaptasi dengan berbagai permasalahan di era digitalisasi," ujarnya.
Kepala Kanwil Kemenag Sulsel Khaeroni mengatakan dengan adanya kegiatan tersebut, penyuluh agama yang hadir diharapkan memahami peran penyuluh dengan baik dan mengamalkannya melalui peningkatan kinerja di masa yang akan datang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika