REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Komisi VIII DPR RI mengungkapkan dukungan politik diperlukan untuk memajukan pendidikan Islam di Indonesia. Termasuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam seperti di madrasah, pesantren dan lainnya.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengatakan dukungan politik dalam memajukan pendidikan Islam di Indonesia termasuk di Kabupaten Bandung sangat diperlukan. Ia menilai kebijakan negara erat kaitannya dengan proses politik yang melatarbelakangi.
"Sebagai alumni madrasah dan pesantren tentu kita memiliki tanggung jawab moral supaya pendidikan Islam bisa semakin maju,” ucap dia di acara pengawas guru Pendidikan Agama Islam (PAI) se- Kabupaten Bandung akhir pekan ini melalui keterangan resmi yang diterima, Ahad (5/11/2023).
Sempat muncul isu pendidikan agama akan dihapus dalam sistem pendidikan nasional, ia pun berada di garis terdepan untuk menolak itu. Oleh karena itu, politik memiliki peranan penting.
“Saya katakan, saya akan berada di depan menolak itu. Itu adalah kebijakan politik makanya jangan remehkan politik. Itulah pentingnya politik,” ucap lulusan pesantren Cipasung.
Ace yang berada di daerah pemilihan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat mengatakan berbagai kebijakan anggaran diperjuangkan demi memajukan pendidikan Islam. Termasuk anggaran pendidikan di tahun 2024 mendatang.
Ia menyebut total anggaran pendidikan tahun 2024 sebesar Rp 600 triliun. Dana-dana tersebut akan disalurkan melalui transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 346,6 triliun.
Serta belalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp 237,3 triliun. Terakhir melalui pembiayaan sebesar Rp 77 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
