REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG----Forum Persaudaraan Hijrah Wasathiyah (FPHW) mendeklarasikan diri menolak radikalisme, terorisme, serta intoleran. Menurut Pengurus FPHW Adi Kurdi, FPHW juga menyatakan diri siap menjaga keutuhan, kesatuan, kerukunan umat masyarakat NKRI, perpegang teguh kepada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Pancasila serta hukum yang berlaku di Indonesia.
FPHW, secara tegas menolak berkembangnya organisasi masyarakat (Ormas), yang teridentifikasi masuk kategori paham intoleransi, radikalisme dan terorisme.
Kurdi menilai, radikalisme, terorisme maupun intoleran, sangat berbahaya bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), apalagi jelang pelaksanaan Pemilu 2024.
“Menganggap umat Islam selain golongannya adalah kafir. Ini berbahaya, ini radikalisme, ini paham radikalisme,” ujar Adi Kurdi di Kota Bandung, akhir pekan ini.
FPHW juga, meminta Pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), untuk tidak memberikan ruang bagi kelompok yang disinyalir dapat memecah belah bangsa.
Selain itu, kata dia, pihaknya juga mendorong MUI untuk melakukan kajian dan mengidentifikasi setiap kelompok yang diduga berpaham radikal, supaya segera ditindaklanjuti dan dilarang aktivitasnya di Indonesia guna menjaga keutuhan dan kondusivitas masyarakat.
"Kami juga mengapresiasi MUI dan berharap agar ada tindakan yang dapat dilakukan, terhadap kelompok-kelompok seperti ini," katanya.
Pada kesempatan itu juga, jelang Pemilu 2024, FPHW meminta agar para pasangan Capres dan Cawapres, baik Prabowo-Gibran, Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud mewaspadai kelompok-kelompok yang diduga berpaham radikalisme maupun intoleran masuk dalam suksesi pemenangan.
Adi juga mengatakan, pihaknya melayangkan surat terbuka kepada Presiden RI Joko Widodo dan Wapres Ma’aruf Amin. FPHW berharap, Presiden Joko Widodo maupun jajarannya, agar tidak menghadiri kegiatan-kegiatan yang dilakukan kelompok-kelompok terduga pelaku penyimpangan.
"Kami akan mengirimkan surat terbuka kepada presiden, untuk tidak menghadiri kegiatan mereka," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika