REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Keputusan yang melarang siswa sekolah di Mesir mengenakan niqab ditanggapi dengan skeptis dan ditolak oleh banyak orang tua dan guru.
Dilansir dari laman The National pada Kamis (14/9/2023), Kementerian Pendidikan Mesir mengeluarkan keputusan pada Senin (11/9/2023) mengenai kebijakan seragam sekolah terpadu. Hal itu menetapkan bahwa semua siswa harus mengenakan pakaian yang sama, dengan warna yang berbeda-beda di setiap distrik sekolah.
Berdasarkan peraturan, anak perempuan tidak diperbolehkan mengenakan niqab di kelas, karena cadar menutupi wajah mereka. Para pejabat menyatakan, mereka diperbolehkan mengenakan jilbab, karena tidak menutupi wajah namun harus memastikan bahwa mereka berhak mengenakan jilbab, kata Pejabat Kementerian Pendidikan, Maysa Abou Muslim.
Keamanan di dalam sekolah adalah alasan utama di balik larangan niqab oleh kementerian. Dia mengatakan, orang luar dapat memasuki sekolah-sekolah Mesir dengan menyamar menggunakan niqab dan melakukan kejahatan atau mengikuti ujian atas nama siswa lain.
Namun keputusan tersebut ditolak oleh beberapa orang tua, yang menganggap penggunaan niqab sebagai pilihan agama dan bukan perintah sekolah.
“Anak sulung saya memakai niqab dan jika mereka mulai menerapkan aturan ini, saya akan mengeluarkannya dari sekolah. Saya rasa menariknya keluar tidak akan banyak mempengaruhi pendidikannya,” kata Nermine Hassan (52 tahun) seorang ibu dari lima anak yang putrinya terdaftar di sekolah khusus perempuan di distrik Greater Cairo, Giza.
“Bagaimanapun, dia adalah siswa sekolah menengah, sebagian besar dari mereka hanya mengikuti les privat dan hanya pergi ke lingkungan sekolah untuk mengikuti ujian,” lanjutnya.
Adapun siswa sekolah menengah di Mesir sebagian besar bergantung pada pusat bimbingan belajar swasta untuk lulus ujian nasional. Hal ini karena sekolah negeri kekurangan dana dan sumber daya.
Seorang kepala sekolah di sebuah sekolah khusus perempuan di Kairo mengatakan bahwa dia mengantisipasi orang tua akan menolak keputusan tersebut. “Masalahnya, bagi anak perempuan, orang tua tidak terlalu peduli dengan pendidikan mereka dibandingkan anak laki-laki, terutama jika menyangkut keluarga miskin,” kata kepala sekolah.
“Jika ada masalah yang dapat merusak kesopanan anak perempuan tersebut atau reputasi keluarganya, banyak orang tua yang lebih memilih untuk membiarkannya di rumah sampai dia menikah,” lanjut dia.
Di sisi lain, Nour Sallam (47) yang putri sulungnya merupakan mahasiswa Universitas Kairo, menyatakan keraguannya apakah aturan tersebut akan diterapkan. Dia menunjuk pada aturan berpakaian untuk universitas negeri yang diperkenalkan tahun lalu. Menurut dia itu sebagian besar diabaikan oleh pegawai universitas.
“Mereka mengumumkan aturan serupa tahun lalu di universitas. Akhirnya tidak dilaksanakan sama sekali,” kata Sallam.
“Saya rasa pihak administrasi sekolah tidak akan mampu menangani penolakan orang tua mengenai masalah ini. Ada banyak keluarga yang lebih memilih mengeluarkan putri mereka dari universitas daripada mengkompromikan kerendahan hatinya,” lanjut dia.
Aturan berpakaian yang diterapkan di universitas-universitas dikritik, karena meminta siswi untuk menutupi tubuh karena aturan tersebut menetapkan bahwa gaun pendek dan legging tidak dianjurkan. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk mengajarkan siswa berperilaku lebih baik.
Aturan berpakaian diumumkan setelah dua mahasiswa dibunuh. Beberapa aktivis feminis menafsirkan aturan berpakaian baru ini sebagai menyalahkan perempuan atas kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki. Hal ini karena aturan tersebut meminta perempuan mengubah cara berpakaian untuk melindungi diri mereka sendiri.
Aturan ini dikritik oleh presiden Pusat Hak-Hak Perempuan Mesir, Nehad Aboul Komsan. Pada tahun lalu dia menyatakan kekhawatirannya karena terlalu fokus pada perlindungan perempuan.
Selain larangan niqab bagi anak perempuan, keputusan pekan ini juga melarang siswa menggunakan buku dan materi pendidikan apa pun yang tidak dikeluarkan oleh kementerian, dan juga melarang ponsel pintar dan merokok di lingkungan sekolah.
Selain itu, kementerian juga melarang penggunaan dinding sekolah untuk memajang karya seni atau teks apa pun yang bersifat politik, partisan, atau agama. Pekerjaan rumah untuk siswa taman kanak-kanak juga dilarang oleh kementerian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
