REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret guna melindungi keselamatan sekitar 58 ribu jamaah umroh asal Indonesia yang tertahan di berbagai bandara akibat eskalasi perang antara Amerika Serikat-Israel melawan Iran.
Penutupan wilayah udara Timur Tengah pasca-serangan tersebut telah menyebabkan penundaan penerbangan massal, meninggalkan jamaah dalam kondisi rentan tanpa kepastian logistik dan pemulangan.
“Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri, Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Perhubungan harus melakukan koordinasi intensif agar pemetaan dan data jamaah yang terdampak agar segera menyediakan akomudasi darurat dan bantuan ligistik.” Uajr Abidin.
Selanjutnya Abidin Fikri politisi PDI Perjuangan ini menegaskan, harus di upayakan kemungkinan pengalihan rute penerbangan alternatif dan skema evakuasi bertahap jika situasi perang mengalami eskalasi yang membahayakan WNI jamaah umroh di Arab Saudi.
Abidin Fikri menekankan bahwa perlindungan WNI adalah prioritas utama negara, sebagaimana diamanatkan konstitusi.
“Komisi VIII akan terus mengawal dan mengikuti secara seksama perkembangan perang yang berkecamuk di timur tengah serta secara ketat memastikan keselamatan jamaah umroh agar kembali aman ke Tanah Air.
Pemerintah harus hadir penuh, jangan biarkan jamaah terlantar serta menghimbau jamaah -pihak travel penyelenggara umroh- agar tetap tenang patuhi instruksi KBRI Kementerian Luar Negeri RI,” kata dia.




