Terakhir, dia menegaskan perlu adanya kesepahaman pengelola tempat ibadah. Tempat ibadah baiknya tidak dijadikan sebagai ajang kampanye politik praktis dan ajang penyebaran politik yang dapat memecah belah umat.
Sebaliknya, Kiai Cholil menekankan, tempat ibadah dapat dijadikan sebagai arena pendidikan politik umat agar umat memiliki kedewasaan dalam menghadapi perbedaan preferensi politik menjalang pemilu.
Ketua Komisi Dakwah MUI KH Ahmad Zubaidi, MA, menjelaskan pentingnya para DKM memiliki manajemen dakwah di masjid agar dakwah dapat diselenggarakan dengan baik dan tidak terpengaruh oleh hiruk pikuk tahun politik.
Kiai Zubaidi mengingatkan bahwa posisi para dai sangat strategis karena para dailah yang memiliki akses dengan umat sangat luas dan setiap waktu dapat berkomunikasi dengan umat karena itu para dai harus dapat mengambil posisi sebagai penengah seandainya terjadi ketegangan politik ataupun bahkan konflik.
“Agar para dai dapat berdakwah dengan benar maka hendaknya para dai berdakwah dengan semangat dakwah Islam wasathiyah,” ujar dia.
Irjen Pol (Pur) Hamli dalam paparannya mengingatkan agar semua komponen masyarakat tetap mewaspadai jangan sampai pemilu disusupi oleh kelompok teroris. “Terorisme itu bukan rekayasa, faktanya ada, mereka yang terlibat terorisme motivasinya adalah mati syahid dan ingin mendapatkan bidadari di surga," kata Irjen Pol (Pur) Hamli.
Untuk itu Hamli meminta agar para dai dan DKM ikut mencermati di lingkungan masing-masing jika ada gerakan-gerakan mencurigakan segera laporkan ke pihak berwajib, di samping itu para dai dan DKM juga dapat mengkounter terorisme dengan dakwah yang mencerahkan dan dakwah Isalm wasathiyah sebagaimana disampaikan MUI.
Juga hadir dalam kegiatan ini Ketua Umum Kota Bandung Prof Dr KH Miftah Faridl, Rektor Universitas Padjadjaran Prof Dr Ir Edy Yusuf, KPU Kota Bogor dan juga beberapa pengurus paguyuban Pasundan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
