REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL — Council on American-Islamic Relations (CAIR) merilis sebuah laporan yang mencakup insiden pengaduan hak-hak sipil secara nasional oleh Muslim Amerika pada tahun 2022, yang mengungkapkan penurunan 23 persen, sementara pengaduan tentang insiden sekolah meningkat sebesar 63 persen.
Kepala Riset dan Advokasi di CAIR Corey Saylor mengatakan ini adalah penurunan pertama dalam pengaduan hak-hak sipil oleh Muslim Amerika sejak mereka mulai melacak data tersebut pada tahun 1995.
"Penurunan itu memberi kami harapan, tetapi harapan bagi kami datang di lingkungan di mana kami melihat diskriminasi terhadap komunitas lain meningkat dan sekarang kami mulai melihat semacam peningkatan, konflik sipil lagi,” kata Saylor dilansir dari Anadolu Agency, Rabu (26/4/2023).
Saylor mengatakan orang Amerika masih belum merangkul Muslim sebagai bagian dari masyarakat, menambahkan bahwa penggambaran Muslim di media setelah kasus Roe v. Wade yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS pada tahun 2022, dan penarikan AS dari Afghanistan pada tahun 2021 adalah buktinya.
Dia juga mencatat bahwa keluhan tentang insiden sekolah meningkat sebesar 63 persen.
"Materi intimidasi atau Islamofobia dalam pengajaran di kelas, dan itu sangat memprihatinkan bagi kami. Jadi, meskipun kami senang melihat kasus-kasus seperti pemerintah turun, sayangnya, anak-anak tampaknya menjadi salah satu target utama,” kata Saylor.
Dia mengingatkan tentang video seorang guru di negara bagian Florida yang tidak menghormati siswa Muslim saat mereka sedang salat.
“Tunggu, ini di kantorku, dan kalian semua melakukan sihir ini?" kata guru itu dalam video TikTok yang viral pada Desember 2022.
Dia kemudian berkomentar: "Saya percaya pada Yesus, jadi saya menyela pembicaraan."
Saylor juga menekankan bahwa meskipun ada beberapa contoh negatif, ada berita positif bagi umat Islam baik di bidang pendidikan maupun olahraga.
Saylor ingat bahwa pejabat publik di negara bagian Ohio dan Maryland mengeluarkan undang-undang untuk melindungi atlet yang mengenakan jilbab karena keyakinan agama mereka.
Undang-undang ini disahkan setelah dua atlet, Noor Abukaram dan Je'Nan Hayes, didiskualifikasi dari kompetisi olahraga di dua negara bagian tersebut karena mengenakan jilbab.
Penegakan hukum fokus pada ancaman nyata setelah kerusuhan Capitol 6 Januari 2021.
Saylor mengatakan ada peningkatan 32 persen dalam pengaduan tindakan anti-Muslim terhadap penegak hukum dan pejabat pemerintah selama tahun pertama pemerintahan mantan Presiden Donald Trump.
Ia yakin penurunan pengaduan tersebut pada 2022 bisa jadi terkait dengan periode baru dengan Presiden Joe Biden dan kerusuhan Capitol 6 Januari.
Donald Trump mengatakan dia akan melarang Muslim dari negara ini dan mengatakan bahwa menurutnya Islam membenci kita. Jadi, ketika Anda memiliki seseorang seperti itu yang memegang kendali pemerintah, Anda akan melihat lebih banyak kasus yang didorong oleh pemerintah.
“Penegakan hukum berfokus pada ancaman nyata setelah kerusuhan Capitol,” katanya.
Saylor juga menunjukkan bahwa masih ada tren peningkatan tindakan anti-Muslim di bidang pendidikan dan perbankan meskipun terjadi penurunan total pengaduan sebesar 23 persen, menambahkan bahwa lembaga keuangan membuka dan menutup rekening bank berdasarkan keyakinan agama, yang membuat transaksi perbankan menjadi tantangan utama bagi umat Islam.
Dia mengingat sebuah survei yang dilakukan oleh Institute for Social Policy and Understanding pada bulan Maret, yang mengungkapkan bahwa 27 persen Muslim di AS menghadapi kesulitan dengan lembaga keuangan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika