REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Senator DPD, DR Abdul Kholik, mengatakan, pascaseabad Nahdhlatul Ulama, PB NU harus meneguhkan diri sebagai ormas Islam pelindung rakyat kecil, seperti buruh, petani, nelayan, dan masyarakat pinggiran lainnya. Ini karena merekalah yang selama ini harus menanggung beban hidup dan belum mendapatkan manfaat yang layak dari adanya kemerdekaan dan pembangunan.

''Buruh, petani, dan nelayan adalah bagian terbesar dari rakyat Inodesia. Dalam hal buruh, misalnya mereka kini dibelenggu sistem kerja outsourching (kontrak) yang bersifat eksploitasi yang minim kesejahteraan, serta tanpa kepastian jaminan kerja masa depan. Sementara petani dan nelayan masih berkutat pada impitan rendahnya hasil produk dan mahalnya ongkos produksi. Mereka menjadi sangat rapuh karena diombang-ambingkan oleh fluktuasi harga, ketiadaan perlindungan politik dan hukum, serta tantangan kondisi alam yang semakin berat. Ini harus dilindungi dan diberdayakan secara konkret oleh NU,'' kata Abdul Kholik, di Jakarta, Senin (6/2/2023) pagi.

Menurut Kholik, bila NU tidak melakukan perlindungan konkret sesuai dengan karakter NU yang mempunyai basis kuat di kelompok ini, mereka terbaikan dan semakin tertinggal dari proses pembangunan. ''Jadi inilah tantangan abad kedua NU yang secara nyata ada di depan mata. Keberhasilan NU memberdayakan kelompok ini juga berarti NU membuat kuat bangsa ini."

''Sehingga ke depan, skema pemberdayaan warga NU itu harus menjadi fokus garapan utama jamiah ini. Sehingga mau tidak mau, mulai sekarang sumber daya manusia warga NU selain harus diberdayakan juga dikolaborasikan, sehingga menjadi satu ikatan yang kuat. Sehingga warga NU menjadi kelompok yang maju,'' ujarnya.

Masalah di kalangan warga NU inilah, menurut Kholik, yang akan menentukan peta jalan serta eksistensi organisasi massa Islam ini  ke depan. Dan potensi kemajuan warga Nahdliyin itu sangat besar. Jadi, bila dikelola dan diberdayakan dengan baik, hasilnya akan menjadi solusi bagi bangsa ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika