REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik Islam Siti Zuhro menilai penegasan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) bahwa NU tidak ingin terlibat politik praktis merupakan langkah yang bagus. Menurutnya, NU harus kembali pada peran utamanya sebagai organisasi masyarakat (ormas) Islam.
"Bahwa NU tidak akan terlibat politik praktis, ini menurut saya bagus sekali. Jadi kembali ke khittah. Sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia, NU memiliki tugas bagaimana meningkatkan pendidikan atau literasi di kalangan NU. Jadi lebih ke sana, bukan politik praktis," kata dia kepada Republika.co.id, Selasa (27/12/2022).
Siti mengatakan, ormas Islam jelas berbeda dengan organisasi politik yang diwujudkan dalam bentuk partai politik. Partai politik, tentu berpolitik praktis, sedangkan PBNU sebagai ormas Islam sebesar harus mengelola semua anggotanya dengan memberikan bekal pendidikan dan sebagainya.
"Ketika berpolitik praktis, seperti yang sudah-sudah, jadi bingung gerbongnya. Akibatnya, konsolidasi internal dan perbaikan kualitas internal ini menjadi kurang diutamakan. Dan NU menyadari dampak-dampak itu sebetulnya," kata Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) itu.
Siti kemudian menyinggung soal adanya Partai NU pada 1955, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada 1998, dan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) pada 2006. Ini artinya, dia menjelaskan, ada kegiatan politik riil yang berjuang dan beraktivitas untuk kekuasaan.
"NU bisa jadi sekarang ini mengevaluasi kiprahnya selama 20 atau 10 tahun terakhir ini, yang dinilai tidak menguntungkan dan kurang bermanfaat bagi peningkatan kualitas umat NU. Maka, NU saat ini fokus memperbaiki internalnya," ujarnya.
Menurut Siti, ketika NU terlibat dalam politik praktis, tokoh-tokohnya pun diperhitungkan sehingga dapat duduk di posisi yang strategis. Namun, hal tersebut bersifat elitis sehingga perlu dipertanyakan apakah kemanfaatannya berdampak sangat luas bagi seluruh warga NU yang jumlahnya sekian puluh juta itu.
"Kalau tidak berdampak luas dan hanya pada elite tertentu saja, yang berarti belum berhasil. Bagaimana mengentaskan kemiskinan di internal umat NU, dan bagaimana meningkatkan pendidikan dan literasinya. Apakah dengan terlibat politik seperti itu memberikan pengaruh yang positif, ke elitenya iya," tuturnya.
Sebagai ormas Islam, lanjut Siti, NU tentu harus mementingkan warganya, bukan elitenya. Karena itu, menurut dia, penegasan Gus Yahya soal NU yang tidak ingin berpolitik praktis merupakan cara PBNU melakukan evaluasi demi kemanfaatan umat Islam yang sebesar-besarnya, yang dalam hal ini ialah warga NU.
"Saya melihat esensinya itu. Ketika ditakar (terkait keterlibatan NU dalam politik praktis), belum banyak untungnya dalam membangun ke-NU-annya itu sendiri. Karena kalau sudah di politik praktis, kan lebih ke kepentingan, kekuasaan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
