REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Lebih dari 1.000 veteran senior angkatan udara Israel, termasuk mantan kepala staf Israel mendesak pejabat tinggi hukum negara bersikap tegas terhadap pemerintah yang akan datang.
Dalam sebuah surat kepada kepala Mahkamah Agung Israel dan pejabat tinggi lainnya, mereka mengatakan aliansi partai agama dan ultranasionalis mengancam masa depan Israel. Surat itu disampaikan beberapa hari sebelum pemerintahan baru dilantik.
“Kami datang dari semua lapisan masyarakat dan dari seluruh spektrum politik. Kesamaan yang kita miliki saat ini adalah ketakutan bahwa negara demokratis Israel dalam bahaya," tulis mereka salam suratnya dikutip di Arab News, Selasa (27/12/2022).
Pejabat hukum disebut sebagai garis pertahanan terakhir. Mereka pun memohon agar dilakukan segala cara, yang dapat membantu menghentikan bencana yang mempengaruhi negara.
Di antara hampir 1.200 veteran yang memberikan tanda tangannya, salah satunya adalah Dan Halutz, yang menjabat sebagai panglima militer dari 2005-2007. Ada juga mantan komandan angkatan udara Avihu Ben-Nun, serta mantan kepala intelijen milite Amos Yadlin. Ketiganya adalah mantan pilot pesawat tempur.
Mantan perdana menteri Benjamin Netanyahu dan mitra ultra-Ortodoks dan sayap kanannya merebut suara mayoritas parlemen dalam pemilihan 1 November lalu. Meskipun mereka belum menyelesaikan negosiasi koalisi, Netanyahu telah mencapai serangkaian kesepakatan yang akan memberikan otoritas kepada mitra sayap kanannya atas kepolisian nasional serta pembangunan permukiman di Tepi Barat yang diduduki.
Mereka mempromosikan undang-undang yang mengizinkan seorang politikus yang menghabiskan waktu di penjara dalam kasus suap menjabat sebagai menteri Kabinet saat dalam masa percobaan. Politikus tersebut mendapat hukuman terpisah atas pelanggaran pajak.
Mereka juga diharapkan mempromosikan serangkaian perubahan dalam sistem hukum, yang menurut para kritikus akan melemahkan peradilan dan berpotensi membatalkan tuntutan pidana terhadap Netanyahu. Netanyahu diketahui menegur sekutu atas komentar anti-LGBTQ pada Ahad (25/12/2022). Ia diperkirakan akan kembali menjabat sebagai kepala pemerintahan barunya pada Kamis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika