Kamis 14 Jul 2022 15:10 WIB

Biden Datang, B'Tselem Pasang Papan Reklame Ingatkan Perilaku Apartheid Israel

Israel telah menggusur ribuan keluarga Palestina dari rumah mereka.

Rep: Mabruroh/ Red: Ani Nursalikah
Sebuah papan reklame yang menyatakan Israel adalah negara apartheid telah dipasang oleh kelompok hak asasi manusia BTselem di Tepi Barat yang diduduki. Papan reklame tersebut dipasang menjelang kunjungan Presiden AS Joe Biden ke Timur Tengah, Kamis (14/7/2022). Biden Datang, BTselem Pasang Papan Reklame Ingatkan Perilaku Apartheid Israel
Foto: BTselem/Haidi Motola
Sebuah papan reklame yang menyatakan Israel adalah negara apartheid telah dipasang oleh kelompok hak asasi manusia BTselem di Tepi Barat yang diduduki. Papan reklame tersebut dipasang menjelang kunjungan Presiden AS Joe Biden ke Timur Tengah, Kamis (14/7/2022). Biden Datang, BTselem Pasang Papan Reklame Ingatkan Perilaku Apartheid Israel

REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Sebuah papan reklame yang menyatakan Israel adalah negara apartheid telah dipasang oleh kelompok hak asasi manusia B'Tselem di Tepi Barat yang diduduki. Papan reklame tersebut dipasang menjelang kunjungan Presiden AS Joe Biden ke Timur Tengah. 

 

Baca Juga

"Tuan Presiden, ini apartheid," bunyi papan reklame hitam putih dilansir dari Al Araby, Kamis (14/7/2022).

 

 

Organisasi itu juga memposting gambar papan reklame di media sosial dengan pernyataan yang mendesak Biden untuk mengakui Israel melakukan kebijakan apartheid terhadap Palestina.

 

"Presiden Biden, ini apartheid. Kunjungan presiden AS mengabadikan kenyataan alih-alih mengubahnya", bunyi pernyataan itu.

"Simetri palsu, mengunjungi Yerusalem Barat serta Wilayah Pendudukan, tidak mengubah fakta bahwa Yerusalem juga mengontrol OPT. Ketika AS berhenti mendukung apartheid Israel, itu akan berakhir."

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by B'Tselem בצלם (@btselem)

 

Dalam perjalanan Timur Tengah pertamanya sebagai presiden pada 13-16 Juli, Biden diperkirakan akan bertemu secara terpisah dengan para pemimpin Palestina dan Israel.

 

Para pejabat Palestina mengatakan sepertinya Washington tidak akan membahas masalah-masalah utama termasuk pembukaan kembali konsulat AS di Yerusalem Timur, penghapusan Organisasi Pembebasan Palestina dari daftar organisasi teror Kongres AS, atau deklarasi perbatasan 1967 sebagai dasar untuk negosiasi masa depan dengan Israel.

 

Pendudukan Israel yang berkelanjutan atas tanah Palestina dan penganiayaan serta kekerasannya terhadap warga Palestina telah digambarkan sebagai apartheid oleh Amnesty International dan Human Rights Watch. Israel memiliki sejarah mendiskreditkan individu dan organisasi yang berusaha mengkritik perlakuannya terhadap warga Palestina.

 

Pasukan Israel telah menggusur ribuan keluarga Palestina dari rumah mereka sejak negara itu didirikan pada 1948 dan terus menduduki Tepi Barat dan mengepung Jalur Gaza. Israel juga telah membangun ratusan permukiman ilegal di tanah Palestina.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement