Pada 2016, beberapa wali kota di Prancis selatan bergerak melarang burkini di pantai Prancis, memicu perdebatan nasional pertama tentang pakaian renang. Di Nice, empat petugas polisi bersenjata difoto mendekati seorang wanita yang berbaring di pantai, mengeluarkan denda karena tidak mengenakan pakaian yang menghormati moral yang baik dan sekularisme.
Nice bergabung dengan setidaknya 15 kota lain dalam memberlakukan larangan pakaian yang dinilai secara terang-terangan memanifestasikan kepatuhan terhadap suatu agama pada saat Prancis dan tempat-tempat ibadah menjadi sasaran serangan teroris. Larangan tersebut secara khusus merujuk pada serangkaian serangan teror yang terjadi di Prancis awal tahun itu. Larangan itu akhirnya dijatuhkan oleh pengadilan administrasi tertinggi Prancis, menyusul banding oleh sebuah LSM Prancis yang menyatakan bahwa itu diskriminatif.
Di antara kota-kota yang memberlakukan larangan serupa adalah Cannes. Di kota Sisco, Korsika, larangan burkini diberlakukan sebagai kebutuhan untuk melindungi penduduk setelah keluarga Muslim diserang di pantai di tengah ketegangan yang muncul atas kehadiran komunitas besar Afrika Utara di pulau itu.
Mengapa burkini menjadi simbol sekularisme Prancis?
Debat burkini telah datang untuk mewujudkan pendekatan negara terhadap agama dan sekularisme. Kepala Dewan regional Auvergne-Rhone-Alpes lokal, Laurent Wauquiez, mengancam akan menarik dana dari kota ketika aturan baru mulai berlaku bulan lalu.
"Saya yakin apa yang Piolle pertahankan adalah jalan buntu yang mengerikan bagi negara kita," ucap Wauquiez.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
