Dia menuduh wali kota melakukan kesepakatan dengan Islam politik untuk membeli suara. Berdasarkan prinsip netralitas negara dalam masalah agama dan kebebasan beragama, sebuah undang-undang tahun 1905 menetapkan pemisahan gereja dan negara.
Undang-undang tahun 2004 tentang sekularitas (laïcité dalam bahasa Prancis) dan simbol agama melarang warga negara mengenakan simbol agama yang mencolok di sekolah umum. Kritikus mengatakan larangan itu secara tidak adil menargetkan wanita Muslim dan berjilbab.
Tahun lalu, Prancis menyetujui RUU anti-separatisme yang kontroversial yang membatasi ujaran kebencian dan pendanaan kelompok agama. Hal ini dikritik keras karena membatasi kebebasan beragama dan menjadi anti-Muslim.
Kritikus berpendapat perjuangan Prancis dengan sekularisme adalah hasil dari interpretasi yang salah dari undang-undang 1905, yang menargetkan netralitas negara dalam masalah agama, bukan individu. Pada 2019, tujuh wanita memaksa masuk ke kolam renang di Grenoble dengan mengenakan burkini untuk memprotes larangan tersebut, memicu perdebatan dan mengarah pada pernyataan perdana menteri yang bersikeras bahwa aturan yang ada harus diikuti.
Juga pada 2019, raksasa olahraga Prancis Decathlon menjadi pusat kontroversi politik ketika mengumumkan rencana memasarkan jilbab olahraga baru untuk pelari wanita.
https://www.trtworld.com/magazine/why-is-the-french-city-of-grenoble-debating-a-burkini-ban-57969