Kamis 09 Jun 2022 13:31 WIB

Wapres Harapkan Sinergi LPPOM MUI Percepat Sertifikasi Halal bagi UMK

LPPOM-MUI selama ini telah menunjukkan langkah nyata kepeduliannya terhadap UMK.

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Agung Sasongko
Pengunjung berjalan di antara stan UMKM dalam Istiqlal Halal Expo 2022 di Pelataran Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (15/4/2022). Istiqlal Halal Expo 2022 itu berlangsung hingga 24 April 2022.
Foto: Antara/Aprillio Akbar
Pengunjung berjalan di antara stan UMKM dalam Istiqlal Halal Expo 2022 di Pelataran Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (15/4/2022). Istiqlal Halal Expo 2022 itu berlangsung hingga 24 April 2022.

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA--Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap sinergi lembaga pemeriksa halal LPPOM MUI dalam mempercepat akselerasi sertifikasi halal, khususnya bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Saat ini, pascaterbitnya Undang-undang Jaminan Produk halal, proses sertifikasi halal dilakukan melalui sinergi para pihak tidak hanya LPPOM-MUI, tetapi juga BPJPH dan lembaga pemeriksa halal (LPH) lainnya.

"Saya minta pula LPPOM-MUI, BPJPH, dan berbagai pihak terkait dapat terus bersinergi mendukung program akselerasi sertifikasi halal, khususnya bagi pelaku UMKM," ujar Wapres dalam acara Closing Ceremony Festival Syawal 1443 Hijriah secara daring, Kamis (9/6/2022).

Baca Juga

Menurut Wapres, LPPOM-MUI selama ini telah menunjukkan langkah nyata kepeduliannya terhadap pengembangan UMK di Indonesia. Ia berharap, sebagai perintis sertifikasi halal dan ikon label halal bagi produk halal Indonesia, LPPOM MUI terus menjaga komitmennya dalam menjalankan fungsi sertifikasi tiga halal yang pertama dan terpercaya.

Wapres memastikan, Pemerintah juga akan terus menyempurnakan bisnis proses sertifikasi. halal. Salah satunya, pemerintah  juga mengupayakan percepatan pencapaian target fasilitasi sertifikasi 10 juta produk UMKM halal.

Namun demikian, ia minta pelaku UMK juga ikut aktif berpartisipasi mendaftarkan produk-produk unggulannya agar segera tersertifikasi halal. "Sehingga semakin meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk UMK, dan nantinya dapat menembus pasar masyarakat muslim dunia." ujar Wapres.

Selain itu, melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, pemerintah terus mendorong konsolidasi berbagai program fasilitasi di kementerian dan lembaga terkait.

"Untuk memberikan kemudahan dalam hal pengembangan kapasitas UMK, legalitas perizinan, akses pembiayaan, maupun perluasan akses pasar," ujarnya.

Sebelumnya, Wapres mendorong pertumbuhan pelaku usaha mikro kecil (UMK) halal di Indonesia. Ini karena semakin meningkatnya kebutuhan terhadap produk-produk halal.

Wapres mengungkap, kesadaran muslim untuk mengonsumsi produk halal dan thayyib saat ini telah bergeser dari hanya sekadar bagian ajaran agama menjadi gaya hidup. Sehingga, faktor inilah yang semakin mendorong naiknya kebutuhan akan konsumsi produk halal di dunia.

"Para pelaku UMK harus jeli melihat peluang pasar, termasuk salah satunya potensi dan tren peningkatan permintaan produk halal, seperti makanan dan minuman, obat-obatan, dan kosmetika," kata Wapres

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement