Diskriminasi seperti ini telah ada selama bertahun-tahun, tetapi lingkungan bagi wanita Muslim dalam pakaian keagamaan mulai terasa lebih tidak aman ketika Partai Bharatiya Janata (BJP) berkuasa pada tahun 2014. Pada 2016, dilaporkan bahwa Sekolah Umum Delhi di Athawajan Kashmir telah meminta seorang guru berusia 29 tahun untuk berhenti mengajar di sekolah tersebut jika dia terus mengenakan 'abaya'. Guru itu mengenakan abaya yang menutupi seluruh tubuhnya, serta jilbab.
Di Udupi, Karnataka, saat ini, enam mahasiswa dilarang masuk perguruan tinggi kecuali mereka melepas jilbab. Salah satunya telah memindahkan pengadilan tinggi Karnataka, mencari deklarasi bahwa mengenakan jilbab adalah hak dasar yang dijamin berdasarkan Pasal 14 dan 25 Konstitusi India dan merupakan praktik penting Islam.
Di India, pemerintah Serikat yang dipimpin Narendra Modi mengeluarkan undang-undang yang semakin meminggirkan Muslim, komunitas minoritas terbesar di India, yang merupakan hampir 15 persen dari populasi. Dan dengan turunnya tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan karena norma patriarki, perempuan Muslim menghadapi kerugian ganda sebagai perempuan dan Muslim.
Menurut sebuah studi yang dilakukan oleh Economic Times Intelligence Group pada 2015, Muslim merupakan sekitar 2,7 persen dari eksekutif menengah hingga senior di sektor swasta. Hingga April 2018, hanya 1,33 persen pejabat di pemerintah pusat yang berpangkat sekretaris bersama ke atas yang beragama Islam. Kurangnya pemimpin perempuan bahkan lebih mencolok. Sehingga wanita Muslim India praktis tidak terlihat dalam angkatan kerja negara itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
