Putusan itu telah meningkatkan ketegangan lebih lanjut, karena sekolah dan perguruan tinggi di seluruh negara bagian telah melarang jilbab, termasuk untuk guru. Pemaksaan gadis-gadis Muslim dan perempuan untuk membuka diri di depan umum, di depan media, telah memicu rasa penghinaan di kalangan umat Islam. Shifa mengatakan pengadilan harus mencapai keputusan sesegera mungkin.
"Sampai keputusan dibuat, kami tidak akan masuk ke ruang kelas. Bulan ini saya ada ujian praktek laboratorium. Jika saya tidak hadir, saya bisa kehilangan satu tahun," kata Shifa, yang merupakan seorang mahasiswa IPA dan bermimpi menjadi teknisi kardiovaskuler.
Namun, kegaduhan akan hijab telah mengganggu fokus Shifa meraih pendidikan demi mewujudkan mimpinya itu. Perselisihan tentang jilbab telah mendominasi berita utama nasional selama berminggu-minggu. Pengamat mengatakan BJP dapat menggunakan masalah ini untuk mengalihkan perhatian dari isu lain termasuk pengangguran, krisis pertanian dan pembangunan ekonomi yang lesu.
Yogi Adityanath, seorang biksu Hindu sayap kanan dan politikus BJP yang tengah berjuang untuk masa jabatan kedua sebagai menteri utama di negara bagian utara Uttar Pradesh, mengatakan dalam wawancara TV ia menentang mengizinkan jilbab di sekolah dan perguruan tinggi. Uttar Pradesh sendiri adalah wilayah yang paling padat penduduknya di India.
Pada Februari lalu, para pendukungnya, yang mengenakan selendang safron, pergi ke sebuah perguruan tinggi di kota Aligarh dan menuntut agar mereka melarang masuknya siswa yang mengenakan jilbab. Dua hari kemudian, kampus memberlakukan larangan tersebut sesuai tuntutan.
"Ini adalah cara partai menunjukkan kepada pemilih intinya bagaimana menempatkan Muslim 'di tempat mereka'. Tetapi perolehan pemilu hanyalah satu bagian dari cerita. Mempermalukan umat Islam pada tingkat sehari-hari juga merupakan tujuan nasionalisme Hindu itu sendiri," kata editor politik di The Quint, sebuah situs berita lokal, Aditya Menon.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
