REPUBLIKA.CO.ID,NEW DELHI -- Gubernur Kerala India, Arif Mohammad Khan menyampaikan hijab bukan bagian penting dalam Islam. Dia juga mengatakan, penutup kepala adalah untuk agama Sikh dan kontroversi yang mengelilinginya merupakan bagian dari konspirasi untuk mencegah kemajuan perempuan Muslim.
Hal itu Khan sampaikan di tengah kontroversi hijab yang sedang berlangsung di India, yaitu larangan penggunaannya di sekolah dan perguruan tinggi yang menargetkan perempuan Muslim. Gubernur Khan pun mengimbau para pelajar untuk kembali ke kelas dan melanjutkan studi.
"Hijab bukan bagian dari Islam. Hijab disebutkan tujuh kali dalam Alquran, tetapi tidak ada hubungannya dengan aturan berpakaian wanita. Ini konspirasi untuk menghentikan kemajuan gadis-gadis Muslim," kata Khan seperti dikutip dari Times of India, Ahad (13/2/2022).
"Kontroversi hijab adalah konspirasi untuk menghentikan pendidikan gadis Muslim. Gadis-gadis Muslim sedang belajar sekarang dan mencapai apa yang mereka inginkan. Saya akan menyarankan para siswa untuk kembali ke kelas mereka dan belajar," tambahnya.
Khan juga menanggapi ihwal dibolehkannya mengenakan kain penutup kepala (turban) bagi pemeluk agama Sikh di sekolah, sedangkan bagi siswi Muslim dilarang mengenakan hijab. Dia menjelaskan, turban adalah bagian penting dari agama Sikh, tetapi tidak demikian halnya pada hijab dalam Islam.
"Argumen bahwa memakai turban diperbolehkan untuk Sikh tetapi gadis-gadis Muslim tidak diperbolehkan memakai jilbab di dalam kelas adalah tidak masuk akal. Turban adalah bagian penting dari agama Sikh, namun jilbab tidak disebutkan sebagai bagian penting dalam Islam dalam Alquran," katanya.
Khan menekankan, hijab tidak ada hubungannya dengan Islam. "Kata hijab digunakan tujuh kali dalam Alquran tetapi tidak ada hubungannya dengan tata cara berpakaian wanita. Ini terkait dengan 'purdah' yang berarti bahwa ketika Anda berbicara, Anda harus memiliki 'purdah', misalnya," tambah Khan.
Dia juga menyampaikan, para wanita bebas mengenakan apa pun yang mereka inginkan dengan mematuhi aturan institusi tempat mereka bekerja atau belajar. "Anda bebas memakai apa saja yang Anda inginkan. Tapi ketika Anda berhubungan dengan sebuah institusi, Anda harus mematuhi aturan dan tata tertib institusi tersebut," katanya.
Protes telah meningkat di beberapa bagian Karnataka ketika beberapa siswa menuduh bahwa mereka telah dilarang menghadiri kelas dengan mengenakan jilbab. Mahkamah Agung pada hari Jumat menolak untuk mendengarkan permohonan mendesak terkait dengan kasus hijab di Karnataka. Mahkamah mengatakan bahwa pihaknya mengawasi apa yang terjadi di negara bagian dan dalam persidangan di depan Pengadilan Tinggi.
Sumber:
Ikuti Whatsapp Channel Republika