Dalam hal ini, misalnya, pengelola perguruan tinggi mengatakan persoalan itu semakin diperumit dengan keterlibatan Campus Front of India (CFI), sayap mahasiswa dari kelompok Islam, Popular Front of India. Almas mengatakan dia bukan anggota CFI tetapi menghubungi organisasi tersebut ketika perguruan tinggi menghentikan mereka untuk menghadiri kelas.

Kampus sekarang berada di tengah badai. "Saya telah meminta laporan tentang masalah ini," kata menteri pendidikan negara bagian Karnataka BC Nagesh.

“Ini pada dasarnya politik. Semua ini terjadi karena pemilihan dijadwalkan tahun depan,” tambah Nagesh, merujuk pada upaya sayap politik Front Populer India untuk mendapatkan daya tarik di sabuk pantai.

Almas mengatakan ketika mereka mencoba mengenakan jilbab di tahun pertama mereka di perguruan tinggi, mereka diberitahu orang tua mereka telah menandatangani formulir yang melarang mereka melakukannya. Pandemi kemudian membuat para siswa menjauh dari kampus selama berbulan-bulan. Almas menambahkan mereka menyadari bahwa formulir itu hanya menyebutkan seragam wajib dan tidak mengatakan apa-apa tentang jilbab.

Pada akhir Desember, ketika mereka kembali ke kampus mengenakan jilbab, mereka tidak diizinkan masuk ke kelas. Kepala Sekolah Rudre Gowda menuduh keenam wanita itu sengaja membuat masalah. Siswa Muslim lainnya sekitar 70 orang tidak keberatan dengan aturan tersebut.

Dia mengatakan pada awalnya puluhan wanita ingin mengenakan jilbab, tetapi jumlahnya berkurang setelah dia berbicara dengan orang tua mereka. “Yang kami katakan adalah ketika kelas mereka dimulai, mereka harus melepas jilbab,” katanya.

Rudre mengatakan guru perlu melihat wajah siswa, dan seragam membantu mereka memastikan tidak ada diskriminasi di antara siswa. "Tidak ada aturan dalam buku atau dokumen apapun yang melarang hijab. Kami hanya diberitahu bahwa jika diizinkan, orang lain akan menuntut untuk memakai selendang,” kata Masood Manna, seorang pemimpin CFI.

Ikuti Whatsapp Channel Republika