REPUBLIKA.CO.ID,BANDAR LAMPUNG--Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) perlu menata langkah untuk berkiprah di tingkat nasional hingga global. Wapres mengatakan, salah satunya dengan melakukan langkah-langkah perbaikan.
"Yang harus kita lakukan adalah menata ulang langkah-langkah perbaikan yang kita lakukan. Gerakan-gerakan harus kita perbaiki, kita sesuaikan agar apa yang kita lakukan benar-benar mengarah kepada islakh (perbaikan)," ujar Kiai Ma'ruf saat menutup secara resmi Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama di Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung, Jumat (24/12).
Wapres yang juga Mustasyar PBNU ini mengatakan langkah perbaikan dapat dilakukan dengan berperan di dalam sektor-sektor kehidupan masyarakat yang membawa maslahat baik di dunia maupun akhirat. Baik masalah keagamaan, keagamaan, kemasyarakatan, ekonomi, sosial, budaya, politik.
"Untuk kita perbaiki supaya membawa kemaslahatan bukan hanya di dunia tapi maslahat di akhirat," urai Wapres.
Selain itu, Wapres juga menilai pembangunan SDM unggul juga merupakan faktor penting dalam menjalankan peran ini. Karena itu, ia berharap NU juga ikut berperan dalam menyiapkan SDM unggul dan berkualitas.
Kiai Ma'ruf pun berpesan agar momentum muktamar ini dapat dijadikan sebagai wadah untuk memperbaiki langkah dan mendorong terciptanya terobosan-terobosan yang lebih besar lagi ke depannya.
"Momentum bermuktamar kita jadikan untuk melakukan islahk, memperbaiki langkah-langkah," katanya.
Ketua Umum Pengurus Besar NU terpilih masa khidmat 2021-2026 KH Yahya Cholil Staquf berkomitmen untuk merajut program-program yang telah disusun agar kemaslahatan bagi umat dapat dirasakan secara nyata.
"Selanjutnya adalah menjahit berbagai macam inisiatif yang sudah dilakukan dalam pengembangan ekonomi rakyat, pendidikan, dalam pengembangan pelayanan-pelayanan kesehatan dan sebagainya menjadi satu agenda nasional yang terpadu untuk meningkatkan kualitas hidup warga NU khususnya dan rakyat banyak pada umumnya," kata Yahya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika