"Pemerintah malah menghukum Muslim yang taat hukum, yang selalu bekerja sama dengan pemerintah dan sesama warga," kata Ahmad kepada Anadolu Agency.

"Kami menuntut sampai tempat-tempat alternatif dialokasikan untuk sholat, umat Islam harus diizinkan sholat di tempat-tempat yang telah ditentukan sebelumnya. Pemerintah harus menyelesaikan perselisihan dan meniadakan perambahan di berbagai tanah Wakaf di Gurugram sehingga jamaah tidak dipaksa untuk sholat di depan umum," tambahnya.

Badan Wakaf adalah badan hukum yang didirikan untuk pengelolaan harta bergerak atau tidak bergerak, termasuk masjid, yang didedikasikan untuk tujuan keagamaan serta amal shaleh sebagaimana diakui oleh hukum Islam. Akan tetapi di Haryana sebagian besar properti seperti itu sangat dirambah (dilanggar batasnya).

Sebelumnya pada Jumat pekan lalu, Khattar dalam sebuah pernyataan mengatakan semua sanksi sebelumnya yang diberikan untuk sholat berjamaah telah dicabut. Pemerintah negara bagian sekarang akan mencari solusi damai yang akan menegakkan semua hak dan memastikan tidak ada perambahan atau eksploitasi.

Negara bagian Haryana sendiri diperintah oleh Partai Bharatiya Janata Party (BJP) yang dipimpin oleh Perdana Menteri Narendra Modi. Khattar mengatakan sholat tidak akan dilakukan di tempat umum.

Ikuti Whatsapp Channel Republika