Di negara di mana ekspresi keagamaan dalam pengaturan pemerintah dilarang, dan di mana manifestasi publik Islam sering digambarkan sebagai ancaman bagi persatuan Prancis, terutama setelah serangkaian serangan Islam sejak 2015, posisi Islam yang tidak terbantahkan di militer bisa sulit untuk dipahami.

"Ayah saya, ketika saya memberi tahu dia bahwa ada seorang pemuka agama Islam, tidak percaya kepada saya. Dia bertanya kepada saya tiga kali apakah saya yakin. Karena dia berpikir bahwa seorang pendeta harus Katolik atau Protestan," kata seorang Kopral Lyllia (22 tahun) yang menghadiri shalat Jumat mengenakan kerudung.

Anggota militer Prancis yang lain, Sersan Azhar (29 tahun) menyampaikan, dia dibesarkan untuk menghadapi diskriminasi sebagai seorang Muslim dan kesulitan menjalankan agamanya ketika ia bekerja di sebuah restoran sebelum bergabung dengan militer. Di tentara, katanya, dia bisa menjalankan agamanya tanpa dicurigai. Orang Prancis dari semua latar belakang lebih mengenal satu sama lain daripada masyarakat lainnya karena dipaksa untuk hidup bersama.

"Dalam tentara, Anda memiliki semua agama, semua warna kulit, semua asal-usul. Jadi itu memungkinkan keterbukaan pikiran yang tidak Anda temukan dalam kehidupan sipil," kata Azhar.

Inti masalahnya adalah laicite, yang memisahkan gereja dan negara, dan telah lama menjadi landasan sistem politik Prancis. Diabadikan dalam undang-undang tahun 1905, laicite menjamin kesetaraan semua agama. Tetapi selama bertahun-tahun, ketika Islam menjadi agama terbesar kedua di Prancis setelah Katolik Roma, laicite semakin ditafsirkan sebagai jaminan tidak adanya agama di ruang publik sedemikian rupa sehingga topik keyakinan pribadi menjadi hal yang tabu di negara tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika