Pemerintah Modi mengatakan langkah itu diperlukan untuk mempercepat pembangunan di wilayah tersebut.
Pertemuan itu terjadi hanya beberapa bulan setelah India dan Pakistan pada Februari menegaskan kembali perjanjian gencatan senjata tahun 2003 di sepanjang perbatasan yang disengketakan di Kashmir.
Saat ini, wilayah mayoritas Muslim tersebut dibagi antara India dan Pakistan, yang keduanya mengklaim secara keseluruhan.
Merasa dipermalukan
Keputusan mengejutkan untuk mencabut status kenegaraan dan semi-otonomi daerah itu dipicu ribuan kritik oleh para pemimpin lokal yang mengatakan mereka tidak pernah diajak berkonsultasi.
Sebelum langkah itu, India juga telah mengunci lembah Kashmir yang sangat termiliterisasi dan menempatkan pembatasan ketat pada pergerakan dan telekomunikasi. Dia memutus sebagian besar sambungan telepon seluler dan internet selama berpekan-pekan.
Bahkan 18 bulan kemudian, internet seluler berkecepatan tinggi hanya dipulihkan sebagian. Serta para pemimpin lokal mengeluhkan terkikisnya hak-hak sipil.
“Saya berbicara tentang rasa sakit dan kemarahan dan frustrasi di antara orang-orang Jammu dan Kashmir sejak Agustus 2019. Tentang bagaimana mereka merasa dipermalukan,” kata Mehbooba Mufti, pemimpin Partai Demokrat Rakyat regional.
"Rakyat Jammu dan Kashmir tidak menerima penghapusan Pasal 370 secara tidak konstitusional,"terangnya.
Banyak orang di Kashmir telah menyuarakan kritik terhadap “pembatasan”. Hal ini karena khawatir tindakan tersebut bertujuan untuk mencondongkan keseimbangan kekuatan di wilayah itu kepada para pemimpin Hindu.
Nisar Ahmad, seorang mahasiswa di kota utama Kashmir, Srinagar, mengatakan dia tidak memiliki harapan yang tinggi dari pertemuan hari Rabu. "Mereka tidak akan membalikkan apa yang mereka lakukan," kata Ahmad kepada kantor berita Reuters.
Tekanan internasional, khususnya dari pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, juga telah menumpuk pada pemerintah India untuk membalikkan beberapa perubahannya baru-baru ini.
Dean Thompson, penjabat asisten Menteri Luar Negeri untuk Asia Selatan dan Tengah, mengatakan bahwa meskipun New Delhi telah mengambil beberapa langkah seperti pembebasan tahanan dan pemulihan akses internet 4G di wilayah tersebut. Namun perlu ada tindakan lain untuk mendorong mereka untuk melakukannya dan akan terus melakukannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
