Dilansir Al-Monitor, Kamis (24/6), perjanjian Hebron ditandatangani tiga tahun setelah seorang pemukim melakukan pembantaian penembakan di situs Masjid Ibrahimi pada 1994. Perjanjian tersebut mengatur pembagian Hebron menjadi dua bagian, yaitu Area H1 dikendalikan oleh Palestina dan Area H2 tempat Masjid Ibrahimi berada tunduk pada kontrol keamanan Israel.
Perjanjian juga menyatakan wewenang memberikan izin bangunan dalam dua wilayah itu adalah hak prerogatif kotamadya Hebron. Wali Kota Hebron Taysir Abu Sneina mengatakan kepada Al-Monitor ambisi Israel untuk Masjid Ibrahimi dimulai dari hari pertama pendudukan Hebron.
“Sejak itu, Israel melanjutkan proyek Yudaisasi di masjid yang sangat berharga dan penting bagi Palestina. Israel sekarang mencoba mengubah Masjid Ibrahimi dengan dalih kemanusiaan yang merupakan pembangunan lift dan jalan untuk pemukim cacat,” kata Abu Sneina.
Dia mengatakan persetujuan proyek ini merusak hak prerogatif kotamadya Hebron. “Pemerintah kota mengajukan banyak keberatan ke pengadilan Israel terhadap proyek tersebut. Tapi itu semua ditolak,” ujar dia.
Direktur Masjid Ibrahimi Sheikh Hafthi Abu Sneineh mengatakan serangan Israel terhadap Masjid Ibrahimi sedang berlangsung. Baru-baru ini, Israel menyetujui pemasangan lift dan jembatan di pintu masuk masjid.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
