REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dia mengungkapkan, sikap Amerika tentang hak sipil dan hak asasi manusia tidak boleh bergeser sesuai dengan presiden yang berkuasa. Peradilan dan badan legislatif tidak boleh tunduk pada prasangka presiden, tidak peduli seberapa keras tepuk tangan massa.
Ujayli mengutip perkataan Aktivis AS, Dr. Martin Luther King Jr., dia pernah berkata bahwa "Tragedi terakhir bukanlah penindasan dan kekejaman oleh orang-orang jahat, tetapi kebungkaman oleh orang-orang baik".
"Tragedi pelarangan Muslim bukanlah karena kami mengetahui ada rasis dan Islamofobia di pemerintahan Amerika, kami sudah tahu itu. Tragisnya adalah mereka memiliki kekuatan untuk mendorong agenda mereka dan lembaga demokrasi kita tidak menghentikan mereka, tetapi malah mendorong mereka. Bahkan ketika begitu banyak orang turun ke jalan dan ke pengadilan untuk menuntut keadilan, begitu banyak yang lain menyaksikan dengan diam-diam, menyetujui," katanya.
Dia mengungkapkan, Muslim, baik di Amerika maupun di seluruh dunia, tidak akan melupakan keheningan institusional ini dalam menghadapi rasisme dan xenofobia yang tak terbantahkan. Muslim Amerika, yang hak-hak sipilnya sudah terancam oleh kebijakan pasca 9/11.
Ini memungkinkan pihak berwenang untuk mengawasi masjid dan mengumpulkan informasi intelijen dari aplikasi telepon Muslim, tidak diberi akses ke anggota keluarga selama empat tahun. Bahkan mereka yang relatif tidak terpengaruh dipaksa untuk hidup dengan pengetahuan bahwa jika mereka dilahirkan di tempat orang tuanya, mereka mungkin tidak diizinkan untuk menyebut negara ini sebagai rumah.
"Seharusnya tidak diperlukan kursi kepresidenan baru untuk mencabut Larangan Muslim, dan kita harus memastikan bahwa presiden baru tidak memiliki otoritas legislatif, atau pun ibu kota budaya, untuk memulai yang lain," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
