Selasa 19 Jan 2021 06:32 WIB

Perdana Menteri Prancis Tolak Larangan Jilbab Anak-Anak

Perdana Menteri Prancis tolak larangan pengunaan jilban untuk anak-anak

Rep: Zahrotul Oktaviani/ Red: Nashih Nashrullah
Perdana Menteri Prancis tolak larangan pengunaan jilban untuk anak-anak. Jilbab (ilustrasi)
Foto: Republika/Wihdan Hidayat
Perdana Menteri Prancis tolak larangan pengunaan jilban untuk anak-anak. Jilbab (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, PARIS – Perdana Menteri Prancis, Jean Castex, memutuskan mengesampingkan proposal yang berisi larangan penggunaan kerudung bagi anak-anak. 

Dia beralasan, pemerintahannya sedang berusaha mencapai keseimbangan, antara menegakkan tradisi sekuler dan menghormati perbedaan budaya. 

Baca Juga

Rencana menghentikan penggunaan kerudung bagi anak-anak di bawah umur secara hukum, muncul dari anggota partai sentris yang juga menaungi Presiden Prancis, Emmanuel Macron. 

Dilansir di BNN Bloomberg, Selasa (19/1), rencana tersebut digaungkan mengingat Macron akan kembali dicalonkan menjadi presiden pada pemilihan tahun depan. 

Dia mencoba mengeluarkan undang-undang kontroversial melalui parlemen, dengan tujuan memerangi ekstremisme Islam. 

Meski demikian, Perdana Menteri Castex mengatakan menargetkan anak di bawah umur bukanlah sasaran utamanya.  

Sebuah amandemen, yang isinya akan melarang anak di bawah umur mengenakan jilbab atau cadar di depan umum, ditolak Senin (18/1). Penolakan dilakukan meski rencana ini mendapat dukungan dari beberapa tokoh senior di partai Macron dan pemimpin sayap kanan Marine Le Pen. 

Simbol jilbab maupun cadar, dan apa pun yang diwakilinya dalam lingkungan masyarakat Prancis modern, berisiko merusak citra Macron pada waktu yang sensitif. Utamanya, ketika dia sedang melawan pandemi dan kemarahan yang berkepanjangan dari pemenggalan kepala guru oleh teroris.  

Dalam upaya melawan terorisme, sejumlah kebijakan telah dibuat, termasuk memberdayakan polisi dan menutup masjid yang dicurigai menerima uang haram. 

Perbuatannya ini telah mendapat kritik dari berbagai negara, termasuk Turki. Prancis disebut sedang menargetkan Muslim dan memicu perdebatan tentang toleransi, supremasi hukum, serta metode untuk memerangi ekstremisme.  

Tak hanya itu, Prancis sebelumnya telah melarang adanya tanda-tanda keagamaan yang terlihat di sekolah-sekolah pada 2004. Pun pada 2010, negara ini melarang pakaian yang menutupi wajah, termasuk burqa dan niqab.

Sumber:  https://www.bnnbloomberg.ca/macron-s-premier-rejects-veil-ban-for-muslim-girls-in-france-1.1550356 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement