Ironi CItra Politik Islam: Dari Masyumi, NU, FPI, Hingga HTI

REPUBLIKA.CO.ID -- Oleh Nasihin Masha, Wartawan Senior dan Mantan Pimred Republika.

Sejak 1950an Indonesia menetapkan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara Indonesia. Semboyan itu merupakan bagian dari lambang negara Garuda Pancasila – pada 17 Agustus 1950 lambang itu telah dikenalkan ke publik namun secara resmi ditetapkan pada 17 Oktober 1951 melalui PP No 66 Tahun 1951 yang merupakan hasil sebuah kerja tim termasuk M Natsir dari Masyumi.

Semboyan itu diambil dari buku Kakawin Sutasoma yang ditulis Mpu Tantular pada abad ke-14. Kakawin adalah sebuah puisi Jawa yang terpengaruh pola metrum India. Dalam satu baitnya tertulis: “Bhinneka tunggal ika; Tan hana dharma mangrwa”. Arti asli kalimat itu adalah “Yang dua itu adalah satu juga; Tak ada pengabdian yang mendua”.

Pertanyaannya adalah, bagaimana riwayat kalimat itu bisa lahir? Apa yang dua itu?

Sejarah Jawa, bahkan Sumatra maupun Nusantara, pra-Islam, adalah sejarah persaingan antara dua agama, Hindu dan Buddha. Hindu di sini lebih spesifik adalah Siwa. Kedua agama ini datang dari India. Sedangkan kepercayaan lokal, yaitu animisme dan dinamisme berada di pinggiran.

Majapahit, kerajaan yang berkuasa saat Sutasoma ditulis, adalah kerajaan yang menganut agama Hindu dan Buddha – di masa akhir Majapahit lebih bercorak Siwa. Tantular adalah pujangga kerajaan. Apa yang ia tulis merupakan suara kerajaan. Majapahit hendak merukunkan dua agama tersebut untuk bersatu memajukan dan mengabdi kepada kerajaan.

Kini, di masa modern, kalimat Bhinneka Tunggal Ika menjadi bermakna walau berbeda-beda tetap satu tujuan. Ini disesuaikan dengan konteks zaman, sehingga tidak lagi dimaknai secara bahasa semata.

Bersatu untuk Merdeka

Belanda menjajah tanah Nusantara ketika wilayah ini belum menjadi satu kesatuan politik. Ia terdiri atas banyak kerajaan, sehingga masyarakatnya pun terdiferensiasi ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda. Karena itu perjuangan melawan kolonialisme adalah perjuangan masing-masing.

Wilayah ini terdiri atas 17 ribu lebih pulau dengan jumlah suku sekitar 1.300 suku, serta sekitar 718 bahasa daerah. Jadi wilayah ini sangat majemuk, tak hanya dibedakan secara budaya dan kejiwaan tapi juga dipisahkan oleh laut.

Namun seiring masa penjajahan yang panjang dan dalam satu kesatuan politik, serta berkat politik etis, muncul rasa kebangsaan yang sama. Para pejuang kemerdekaan menamai wilayah ini dengan Indonesia, lalu pada 1928 bersumpah satu wilayah, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Melalui sumpah ini, para pendiri bangsa menyatakan satu kesatuan fisik, satu kesatuan kesadaran, dan satu kesatuan budaya.

Itulah persatuan jiwa bangsa. Persatuan inilah yang menjadi kekuatan bagi kemerdekaan Indonesia pada 1945.

Dalam perkembangannya, ada keinginan untuk homogen (tunggal), bukan sekadar persatuan, sejak tahun 1930an melalui gagasan Sukarno: cukup satu partai. Namun hal itu gagal dicapai. Pada sidang BPUPK juga menetapkan cuma satu partai saja setelah nanti merdeka, namun gagal lagi untuk diwujudkan.

Kehendak untuk tunggal itu oleh Hatta disebut “persatean”, bukan “persatuan”. Hatta-lah yang membidani lahirnya partai-partai. Pada pemilu 1955 cermin kemajemukan Indonesia terbabar.

Namun kedewasaan berpolitik serta pengalaman yang minim membuat kemajemukan itu menjadi beban. Pemerintahan jatuh-bangun begitu mudah. Hingga kemudian upaya untuk tunggal dilakukan secara paksa melalui Demokrasi Terpimpin (Orde Lama) dan Demokrasi Pancasila (Orde Baru).

Keduanya gagal memajukan Indonesia. Kini di era reformasi, kemajemukan itu dibuka lagi. Hasil pemilu 1955 serta lima kali pemilu era reformasi menunjukkan bahwa bangsa ini merupakan bangsa fragmentaris, tak ada satu pun partai yang menjadi mayoritas. Karena itu ego untuk homogen dan hegemonik akan mengalami benturan.