REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Rabithah Ma'ahid Al Islamiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (RMI-PBNU) KH Abdul Ghofar Rozin (Gus Rozin) menuturkan, pemerintah pusat perlu melakukan orkestrasi kebijakan terkait pencegahan Covid-19 untuk pesantren. Jika tidak, kebijakan penanganan Covid-19 pada setiap daerah sulit berjalan selaras.
"Tetapi saya kira teriakan itu tidak begitu mendapatkan perhatian dan ini menghasilkan pemerintah daerah (pemda) yang sangat berbeda-beda. Dan cara berkomunikasi yang berbeda-beda. Ada pemda yang sangat terbuka dan tertutup, ada pemda yang mengkapitalisasi ini menjadi kapital politik, terutama yang akan Pilkada," kata dia dalam Focus Group Discussion (FGD) virtual yang digelar Republika bersama Satgas Penanganan Covid-19, Selasa (27/10).
Meski begitu, Gus Rozin mengatakan, masih ada pemda yang sangat responsif. Karena itu, dia menilai, belum ada standar dalam melakukan penanganan Covid-19 di pesantren. Dampaknya, ketika ada pesantren yang berinisiatif berkomunikasi dengan pemda agar bisa diundang untuk melakukan pemeriksaan, tak sedikit pemda yang gamang dan lamban memberikan respons atas permintaan tersebut.
"Padahal sampai sekarang ini ada sekitar 90 persen lebih pesantren yang sudah aktif secara penuh atau terbatas. Yang terbatas mungkin sebagian besar pesantren sampai sekarang masih dalam tahap mendatangkan santri secara bertahap," ujarnya.
Dalam kondisi demikian, Gus Rozin mengatakan, untuk mencegah penularan Covid-19 di pesantren, RMI-PBNU selama ini telah melakukan kampanye tentang bahaya Covid-19 kepada para pengasuh dan santri. Selain itu juga sudah menerbitkan protokol pencegahan dan mitigasi Covid-19 serta memberikan pelatihan Satgas Covid-19 kepada lebih dari 700 pesantren.
"Kami juga melakukan swab gratis dan murah, lalu pengadaan APD untuk kiai dan santri, pendampingan pesantren terdampak Covid-19, dan membuat aplikasi kesehatan SalamDoc (telemedik)," jelasnya.
Gus Rozin berharap, pemerintah hadir dalam pencegahan Covid-19 di pesantren dengan di antaranya memberikan pendampingan Satgas pesantren, sosialisasi secara masif dan akses konsultasi kepada fasilitas kesehatan terdekat. Sedangkan dari sisi penanganan, dia berharap pemerintah melakukan komunikasi win-win, tidak searah dari pemerintah. Pemerintah juga diharapkan memudahkan akses terhadap swab atau tes lain yang terdekat dan memfasilitasi isolasi dan karantina mandiri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika