REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah perihatin dengan masih adanya madrasaha yang belum memiliki aliran listrik dan internet. Di zaman serba canggih ini mestinya tak ada lagi wilayah yang belum menerima aliran listrik dan internet.
"Mestinya itu tidak seharusnya terjadi," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mut'i saat dihubungi, Rabu (8/7).
Abdul Mu'ti mengatakan, seharusnya masalah ini tidak terjadi di seluruh wilayah Indonesia apapun alasannya. Karena pemerintah telah memiliki kementerian dan lembaga yang bisa mengatasi persoalan ini. "Masalah listrik dan internet bisa dilokasikan dari dana desa dan kementerian terkait," ujarnya.
Menurut Abdul Mu'ti, ketiadaan listrik dan internet menjadi hambatan serius untuk pengembangan pendidikan madrasah yang berkualitas. Untuk itu semua pihak harus serius bekerja agar tidak ada lagi wilayah tanpa penerangan.
"Kementerian Agama dan Pemerintah Kabupaten/Kota hendaknya memberikan perhatian yang lebih serius," katanya.
Pada saat rapat Menag, Fachrul Razi, mengatakan, bahwa Kementerian Agama telah memiliki data madrasah yang tidak memiliki jaringan listrik. Ada 11.900 madrasah yang tidak memiliki listrik dan ada 13.793 madrasah belum memiliki akses internet.
Fachrul juga mengatakan, Kemenag saat ini sedang menjalin komunikasi untuk bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait supaya dapat mengatasi persoalan tersebut terutama di daerah tertinggal, terdepan dan terluar.
Banyaknya lembaga pendidikan madrasah yang belum punya jaringan listrik dan akses internet, lanjut Fachrul, juga telah disampaikan kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
"Pada saat rapat dengan Pak Wapres, beliau juga kami laporkan, beliau menggarisbawahi untuk segera diselesaikan bersama lembaga terkait," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
