REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Prof KH Said Aqil Siradj mengatakan, martabat bangsa tergantung budayanya, bukan tergantung pada agamanya. Karena itu, dia pun mendorong kepada warga NU memajukan peradaban bangsa Indonesia.
“Martabat bangsa tergantng budayanya. Loh, kok gak bilang tergantung agamanya? Karena nomor satu budaya,” ujar Kiai Said saat tausiyah dalam acara pembukaan Rakernas LP Ma'arif NU di Jalan Pusdiklat Depnaker, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, Rabu (11/3).
Kiai Said mencontohkan Jepang dan Swiss. Menurut Kiai Said, kedua negara tersebut tidak memiliki agama dan teologi yang jelas, tapi budaya dan peradabannya sangat maju. Sementara, menurut dia, Arab yang memiliki teologi dan syariat agama yang jelas budayanya justru saat ini bobrok.
“Swiss agamnya nggak jelas, tapi budayanya maju. Sedangkan Arab teologinya orisinal, syariatnya bagus sempurna, budayanya bobrok,” ucapnya.
Menurut dia, orang Arab memang menganut agama Islam, tapi karena budayanya bobrok akhirnya terlibat perang saudara selama 40 tahun dan mengakibatkan 1,5 juta nyawa melayang. Bahkan, menurut dia, seorang ulama besar di Suriah dibom oleh umat Islam sendiri.
“Jadi martabat bangsa tergantung budayanya. Wainnamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa inhumu dzahabat akhlaquhum dzahabu,” ucap Kiai Said sembari mengutip syair dari Syauqy Bey.
Karena itu, menurut dia, ada aspek atau amanah yang harus dilakukan oleh warga NU saat ini, yaitu tsaqofah dan hadharah. Setelah mencapai dua hal itu, maka umat Islam, khususnya warga NU akan menjadi umat yang mutamaddin atau masyarakat yang beradab.
“Oleh karena itu, PR kita yang paing berat, amanah tadi dari Allah bagi orang NU itu adalah amanah tsaqofah dan hadharat,” kata pengasuh Pondok Pesantren Luhur Al-Tsaqafah ini.
Tsaqofah sendiri merupakan wacana intelektual yang sudah menjadi warna masyarakat, yaitu umat yang cerdas, berpendidikan, dan intelek. Jika telah berjalan ratusan tahun, maka tsaqofah akan menjadi hadharah atau budaya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika