REPUBLIKA.CO.ID,PANGKAL PINANG -- Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI), Prof Azyumardi Azra menghadiri pembukaan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VII di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung pada Rabu (26/2). Cendekiawan Muslim ini mengungkapkan bahwa Indonesia belum sepenuhnya adil dan beradab.
Azyumardi mengatakan, tema pokok KUII tahun ini adalah perjuangan umat Islam dalam mewujudkan NKRI yang maju, adil dan beradab. Wantim MUI melihat sejumlah kemajuan sudah dicapai Indonesia. Tapi kemajuan itu masih harus ditingkatkan lagi, apalagi menjelang 100 tahun kemerdekaan Indonesia.
"Pada saat yang sama kita juga masih harus memperjuangkan Indonesia yang adil, karena kemajuan yang sudah dicapai selama ini belum dinikmati secara merata oleh rakyat kita," kata Azyumardi kepada Republika sebelum pembukaan KUII, Rabu (26/2).
Ia menyampaikan, masih banyak rakyat Indonesia yang tertinggal dan berada di garis kemiskinan. Kalau Indonesia yang seperti ini diterpa krisis ekonomi, maka akan banyak orang yang benar-benar jatuh miskin. Indonesia juga termasuk negara yang paling tinggi angka kesenjangannya. Jadi menciptakan keadilan yang lebih merata harus menjadi agenda utama bersama.
Ia menjelaskan, mewujudkan Indonesia yang beradab artinya masyarakatnya lebih harmonis, rukun dan konflik-konflik tidak merajalela. Adanya ketidakadilan hukum dan banyaknya pelaku korupsi juga adalah tindakan yang tidak beradab.
Contoh perbuatan tidak beradab lainnya adalah masih banyaknya orang yang tidak mau mematuhi aturan lalulintas dan buang sampah sembarangan ke dalam saluran air. Perilaku masyarakat Indonesia yang seperti ini membuat Indonesia belum beradab sepenuhnya.
Azyumardi mengatakan, Indonesia sekarang belum sepenuhnya beradab dari berbagai segi, karena keadaban Indonesia masih lemah. "Memang umat beragama semakin taat menjalankan ritual ibadahnya tapi pada saat yang sama keadaban publiknya masih rendah," ujarnya.
Untuk mengatasi masalah ini, menurutnya harus dimulai dari gerakan pendidikan dan dakwah. Pendidikan harus betul-betul diakselerasikan. Wantim MUI berharap menteri pendidikan dan kebudayaan yang baru bisa lebih jelas menentukan arah pendidikan Indonesia.
"Kemudian dilanjutkan dengan gerakan dakwah yang bijak, dakwah yang memberi pelajaran baik dan dakwah melalui diskusi yang baik, ini yang harus dikembangkan kedepan, jadi di KUII ini masalah ekonomi, pendidikan dan dakwah dibahas," jelasnya.
Ia juga mengingatkan, MUI dan ormas-ormas Islam tidak cukup hanya melakukan deklarasi untuk mengatasi persoalan umat, bangsa dan negara. Dia menyarankan agar ormas Islam lebih inklusif dan memandang pemerintahan sebagai bagian dari umat Islam.
MUI dan ormas Islam jangan memandang pemerintah sebagai bagian yang ada di luar umat Islam. Jadi perlu mengembangkan sikap yang lebih inklusif di kalangan umat Islam. Sehingga umat Islam tidak selalu merasa marginal dan seolah-olah umat Islam hanya ada di ormas Islam saja.
"Kita ingin ormas Islam lebih dari itu, ingin ada ormas Islam di lingkungan Indonesia yang lebih luas," kata Azyumardi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugaskan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin untuk membuka acara KUII yang diselenggarakan pada 26-29 Februari 2020. Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Djohan juga menghadiri pembukaan KUII. Acara pembukaan KUII selain dihadiri oleh para peserta juga dihadiri duta-duta besar negara sahabat.
Peserta KUII terdiri dari ulama, tokoh bangsa, tokoh agama, zuama pemerintahan, ormas Islam, cendekiawan, pengusaha, utusan partai politik dan lain sebagainya. Di KUII akan membahas politik, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, hukum, kehidupan beragama, Islam wasthiyah, filantropi Islam, media dan yang lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
