REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI – Kontroversi mengenai hukum "talak-e-biddat" atau triple talak di India terus bergulir. Organisasi Penerapan Hukum Personal Muslim di India (AIMPLB) mengajukan pembelaan ke Mahkamah Agung India pada Senin (21/10) waktu setempat.
Mereka menentang keabsahan hukum yang menyatakan triple talak instan sebagai tidak sah dan ilegal. Undang-Undang Perempuan Muslim (Perlindungan Hak Perkawinan) 2019 menyebut jenis talak itu sebagai pelanggaran dengan hukuman penjara maksimum tiga tahun.
Permohonan AIMPLB dan Kamal Faruqui menyatakan bahwa undang-undang itu secara sewenang-wenang melanggar Pasal 14, 15, 20 dan 21 Konstitusi. UU membuat campur tangan yang tidak beralasan dan salah dalam hukum personal yang diyakini Mazhab Muslim Hanafi.
"Undang-undang pidana yang memiliki dampak buruk pada kehidupan dan kebebasan pribadi harus ditinjau kembali. Ini adalah prinsip dasar hukum bahwa setiap tindakan atau kelalaian yang berurusan dengan konsekuensi hukuman harus didefinisikan dengan akurasi dan presisi," kata AIMPLB dalam sebuah pernyataan.
Saat ini, Mahkamah Agung telah setuju untuk memeriksa keabsahan undang-undang yang baru diberlakukan tersebut. Selain pengajuan pembelaan resmi, muncul pula sejumlah petisi yang berusaha menyatakan Undang-Undang tersebut sebagai inkonstitusional.
Talak-e-Biddat atau pernyataan talak instan rangkap tiga dalam satu kesempatan, telah lama mengundang kontroversi di India. Pria Muslim bisa menceraikan istrinya secara legal dengan mengucapkan talak sebanyak tiga kali secara langsung.
Pernyataan itu bisa berupa ucapan oral, tertulis, atau yang sekarang sering terjadi, dalam bentuk elektronik. Praktik talak itu telah memicu berbagai perdebatan terkait isu keadilan, kesamaan gender, hak asasi, dan sekularisme.
Pada 2017, pengadilan telah menetapkan jenis talak itu sebagai inkonstitusional. AIMPLB keberatan dengan hukuman yang masih diberlakukan karena ucapan tersebut dianggap tidak memiliki konsekuensi hukum atau sipil, dikutip dari laman Deccan Herald.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
