REPUBLIKA.CO.ID, GARUT— Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum, menilai selain kesadaran masyarakat, harus ada sedikit unsur pemaksaan untuk membayar zakat khususnya kepada aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan tersebut sudah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memotong sebagian gaji ASN-nya untuk dibayarkan zakat. 

"Saya mengimbau 27 kepala daerah di Jabar untuk melakukan hal serupa seperti di Pemerintah Provinsi Jabar," ujar Uu saat ditemui usai membuka Gebyar Festival Zakat ke-3 dan Rapat Kerja Daerah (Rekerda) Baznas Jabar di Gedung Pendopo Kabupaten Garut, Rabu (17/7).

Menurut Uu, Pemprov Jabar sendiri sudah membuat Pergub (Peraturan Gubernur) untuk ASN terkait pembayaran zakat ini. Seperti yang diumumkan pada Idul Fitri lalu, penerimaan zakat di Jabar mencapai Rp 300 miliar.

"Nanti akan saya sampaikan ke Pak Emil (Ridwan Kamil) harus ada penekanan kepada kepala daerah untuk membuat aturan kepada ASN mewajibkan membayar zakat dipotong dari gaji. Seperti di Garut zakatnya Rp 2,5 miliar perbulan ini berkat keberanian kepala daerahnya," paparnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, zakat di Jabar sangat potensial, jadi perlu dikelola dengan baik untuk menyelesaikan berbagai permasalahan terutama, membantu menyelesaikan masalah.

Potensi zakat Provinsi Jabar, kata Uu, nilainya cukup besar Rp 26,845 triliun per tahun. Angka ini, hampir mendekati jumlah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) APBD Jabar per tahun yang mencapai lebih dari Rp 34 triliun. "Bila dikelola dengan optimal, potensi zakat itu bisa mengentaskan kemiskinan di Jabar," katanya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika