Thursday, 21 Zulhijjah 1440 / 22 August 2019

Thursday, 21 Zulhijjah 1440 / 22 August 2019

Berpolitik demi Kemanusiaan

Rabu 24 Apr 2019 15:55 WIB

Red: Agung Sasongko

Ilustrasi Pemimpin

Ilustrasi Pemimpin

Foto: pixabay
kekuasaan adalah kepemimpinan yang berorientasi maslahat

REPUBLIKA.CO.ID,Oleh: Mohammad Farid Fad

JAKARTA -- Perlu direnungkan ungkapan Ibnu Qayyim, mengutip pendapat Ibnu Aqil yang dengan tegas mengatakan, dalam berpolitik, yang diperlukan adalah segala hal yang dapat mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan walaupun hal-hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan tidak termaktub dalam wahyu. Ringkasnya, kebijakan penguasa atas rakyatnya harus selalu didasarkan atas kemaslahatan kemanusiaan (tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-mashlahah).

Sungguh suatu kedegilan bila gara-gara mabuk kekuasaan, segala cara dihalalkan hingga dirinya menjadi hamba sahaya bagi ambisinya, terlebih bila memaknai kursi kekuasaan layaknya Firaunisme hingga seluruh titahnya harus dituruti. Padahal, takhta kekuasaan sangatlah berbeda dengan praktik perbudakan.

Hal ini disebabkan poros utama kekuasaan adalah kepemimpinan yang berorientasi maslahat yang tujuannya meluhurkan martabat kemanusiaan, sedangkan episentrum perbudakan adalah praktik penindasan dengan menisbikan kemuliaan kemanusiaan (QS 17: 70). Bahkan, Umar Ibn Khattab pernah menegur Amr bin 'Ash, Gubernur Mesir, "Sejak kapan engkau memperbudak manusia padahal para ibu mereka telah melahirkannya dalam keadaan merdeka?"

Inilah dimensi keagamaan yang berporoskan nilai-nilai humanisme universal. Kemanusiaan tanpa agama berarti kemanusiaan tanpa masa depan. Suluh agama hadir menerangi ruang hidup (lebensraum) dalam rongganya yang egalitarian, adil, dan membawa rahmat. Bahkan, ruh utama dari seluruh aktivitas keberagamaan ialah meleburnya kehendak kemanusiaan (maqashid al-mukallaf) dengan iradat-Nya (maqashid al-Syari') hingga berbuah ihsan.

Titah agama yang melangit hendaknya dibumikan menjadi kekuatan moral yang memperjuangkan hak-hak asasi manusia, baik yang universal maupun hak-hak dasar kewargaan. Perlu diingat, tonggak sejarah kenabian justru menyempurnakan sistem nilai yang hilirnya lebih memanusiakan manusia.

Oleh karena itu, jangan sampai gejala menguatnya sektarianisme hanya dijadikan kuda troya nafsu kuasa sesaat. Obor kesatuan di tengah keragaman harus dikedepankan dengan mengurangi volume perbedaan hingga tak menyandera logika bernegara yang konstitusional.

Bukankah Rasulullah SAW telah meneladankan bahwa atas desakan Suhail bin 'Amr, beliau dengan legawa menghapus kata Rasulullah diganti dengan atribut kemanusiaan dalam Perjanjian Hudaibiyah demi menghindari pertumpahan darah?

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA