REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Konflik di Timur Tengah yang terus meningkat membuat DPR meminta pemerintah untuk menyiapkan skenario terkait penyelenggaraan ibadah haji. Termasuk, skenario jika tidak memberangkatkan jamaah haji pada tahun ini.
Menurut Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang, pihaknya ingin pemerintah mengambil langkah-langkah. Langkah-langkah yang diambil itu mungkin berbagai alternatif. Kalau dari sisi paling aman, tidak memberangkatkan haji karena eskalasinya tidak bisa diprediksi.
"Tetapi itu dari sisi psikologis beragama, itu mungkin agak berat," kata Marwan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Marwan juga menyoroti kemungkinan skenario saat jemaah haji sudah berangkat ke Arab Saudi. Namun, jika ternyata saat tiba di Saudi terjadi peningkatan eskalasi konflik, sehingga perlu skenario kepulangan.
"Umpamanya berangkat, tapi tiba-tiba di sana nggak bisa pulang. Ternyata eskalasinya setelah mereda, meningkat lagi," ujarnya.
Pembatalan pengiriman jamaah haji pernah dilakukan Indonesia. Selain pada periode 2020-2021 karena wabah covid-19, pemerintah juga pernah tak memberangkatkan jamaah haji karena perang. Yaitu, di masa awal kemerdekaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika