REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu Umum (Bawaslu) bersinergi dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan (ormas) yang berbasis agama. Upaya itu bertujuan mewujudkan proses pemilihan umum yang bersih dari politik uang dan politisasi isu-isu suku, ras, agama, dan golongan (SARA).
Anggota Bawaslu Kordiv Pengawasan dan Sosialisasi M Afifuddin mengungkapkan, pihaknya telah meminta berbagai ormas keagamaan untuk menulis materi-materi pengawasan pemilihan umum (pemilu). Selanjutnya, tulisan itu akan diterbitkan oleh Bawaslu dalam bentuk buku.
“Kita membuat semacam buku suplemen isinya mengenai materi terkait pemilu. Semua agama tidak mengajarkan politik uang. Perspektif masing-masing agama menuliskan mengenai politik uang dan pemilu, terkait pemilih yang baik, adil seperti apa. Semua tokoh agama menjelaskan sesuai ajarannya,” ujar Afifuddin kepada Republika.co.id, Kamis (14/2).
Dia berharap, hadirnya buku itu dapat menyebarkan pemahaman kepada masyarakat luas, seluruh agama mengajarkan pentingnya kejujuran dan keadilan, termasuk dalam konteks pemilu.
“Kita ingin pemilu berkualitas. Kita antisipasi yang diakibatkan suku, agama, ras dan antar golongan. Kami mengundang organisasi keagamaan artinya seluruh warga berhak mendapatkan informasi pemilu,” ucap dia.
Dia mengungkapkan, pembuatan buku ini telah diterbitkan sejak Pilkada tahun lalu. Rencananya, menjelang pemilihan presiden-wakil presiden dan calon legislatif pada tahun ini, Bawaslu akan memperbanyak cetakan buku tersebut, baik dalam bentuk hard copy maupun soft file.
“Sejak menjelang Pilkada kemarin penerbitan buku dan orientasinya memang untuk Pemilu sekarang ini. Kita ketemu PBNU, MUI, Muhammadiyah dan lainnya organisasi keagamaan dalam pembuatan buku ini,” papar dia.
Sinergi antarlembaga bermanfaat antara lain untuk mengupayakan pemilu yang demokratis. Jajaran Bawaslu bersama organisasi keagamaan mempunyai potensi besar dalam bersama-sama meningkatkan partisipasi dalam Pemilu.
"Bersama-bersama membangun sinergi dalam sosialisasi dan pencegahan terhadap potensi pelanggaran Pemilu antara Bawaslu,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika