Kamis 18 Oct 2018 12:44 WIB

Baznas Optimalkan Dana Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan adalah kekerasan terhadap hak asasi manusia.

Rep: Novita Intan/ Red: Agus Yulianto
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) terus berupaya merealisasikan program-program pengentasan kemiskinan. Salah satunya dengan mengoptimalkan kemitraan lembaga internasional seperti United Nations Develoment Programe (UNDP).
Foto: Dokumentasi
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) terus berupaya merealisasikan program-program pengentasan kemiskinan. Salah satunya dengan mengoptimalkan kemitraan lembaga internasional seperti United Nations Develoment Programe (UNDP).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) terus berupaya merealisasikan program-program pengentasan kemiskinan. Salah satunya dengan mengoptimalkan kemitraan lembaga internasional seperti United Nations Develoment Programe (UNDP). 

Ketua Baznas Bambang Sudibyo mengatakan, pihaknya bersama UNDP telah meluncurkan beberapa Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) berbasis dana zakat bagi masyarakat miskin di Jambi. Kata dia, Baznas sudah menjadi mitra PBB melalui UNDP untuk pengembangan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan yang disebut SDGs

“Urgensi zakat dan pelaksanaan agenda Sustainable Development Goals (SDGs) semakin strategis sebagai solusi pemberdayaan kaum dhuafa,” ujarnya dalam keterangan tulis yang diterima Republika.co.id, Kamis (18/10). 

“Kami juga menekankan urgensi kemitraan di semua sektor, termasuk faktor pemerintah dan non pemerintah di tingkat nasional dan daerah guna mendukung implementasi agenda SDGs,” ucapnya. 

Baznas, lanjut dia, semakin memantapkan reputasi global melalui peningkatkan kerja sama dengan lembaga-lembaga dunia seperti Islamic Development Bank (IDB), lembaga PBB yang mengurusi pengungsi Palestina UNRWA, JHCO Yordania, Qatar Charity dan sebagainya. 

“Kami juga dipercaya dan terpilih menjadi Sekjen World Zakat Forum atau WZF yang pada awal Desember ini akan menggelar konferensi di Melaka, Malaysia,” ucapnya. 

Baznas pernah diundang dua kali ke Kantor UNDP di Markas PBB, New York, Amerika Serikat (AS) dan telah menandatangani Letter of Intent (LoI) untuk pendirian Laboratorium Innovative Financing for SDGs di Jakarta pada 17 November 2017. Penandatangani naskah LoI oleh Direktur Wilayah UNDP Indonesia, Christophe Bauhet itu, disaksikan Asisten Sekjen PBB yang juga Direktur Regional Asia Pasifik UNDP, Haoliang Xu. 

LoI terkait kerja sama membangun Laboratorium Finansial dan Pendanaan Inovatif Islam untuk SDGs atau Islamic Innovative Funding and Financing Lab for SDGs. Menurut Bambang, implementasi LoI akan dilaksanakan oleh komite yang akan ditunjuk kedua belah pihak yang mewakili masing-masing organisasi. 

Pembiayaan inovatif untuk SDGs berasal dari dana zakat dan wakaf umat Islam Indonesia yang dikumpulkan melalui mekanisme penyiapan yang tepat oleh kedua belah pihak. "Ini tentu disesuaikan dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita," ujar dia. 

Dia menyampaikan, Laboratorium Innovative Financing for SDGs akan melakukan penelitian, survei dan studi yang berkaitan dengan pendanaan inovatif untuk SDGs. Kegiatan ini akan dibiayai berdasarkan kesepakatan bersama kedua belah pihak. 

Menurut Bambang, ini merupakan kesempatan bagi Baznas untuk mewujudkan visi menjadi lembaga pengelola zakat terbaik di dunia yang dirintis melalui program-program SDGs. Sehingga PBB memberikan dukungan terhadap pembangunan lab pembiayaan inovatif yang diluncurkan Baznas dan UNDP Indonesia. 

"Karena Baznas dianggap memiliki manajemen keuangan Islam yang baik dan Alhamdulillah meraih penghargaan prestisius Global Islamic Finance Award (GIFA) 2018 di Sarajevo, Bosnia," ujar dia. 

Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, persentase penduduk miskin Indonesia turun menjadi 10,12 persen pada September 2017. Tercatat, jumlah penduduk miskin turun 1,19 juta jiwa dari Maret ke September 2017. 

Data BPS menyebutkan, masih terdapat 26,58 juta penduduk miskin pada September tahun lalu. Sebagai informasi, setiap 17 Oktober diperingati sebagai Hari Pemberantasan Kemiskinan Sedunia yang diakui PBB pada 1992. 

Pertama kali peringatan ini digelar di Paris, Prancis pada 1987. Ketika itu, 100 ribu orang berkumpul di Human Rights and Liberties Plaza di Trocadero untuk menghormati korban kelaparan, kemiskinan, kekerasan, dan ancaman. 

Mereka menyatakan, kemiskinan adalah kekerasan terhadap hak asasi manusia. Sehingga, mereka menuntut agar masyarakat di seluruh dunia menghormati hak tersebut. Setelah itu, Majelis Umum PBB mendeklarasikan 17 Oktober sebagai Hari Pemberantasan Kemiskinan Sedunia. 

Masyarakat dunia pun merayakan peringatan tersebut dengan berbagai acara. Panggilan untuk even ini dibuat Joseph Wresinski, pendiri pergerakan internasional bergengsi ATD Fourth World. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement