REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pada era pasca-Uni Soviet, pemerintah Rusia menganut kebijakan mnogonarodnost dan mnogonatsionalnost. Masing-masing secara harfiah berarti multietnisitas dan multinasionalitas. Artinya, Rusia mengakui kemandirian tiap etnis, tapi masih di dalam konteks harmoni.

Dalam buku Russia and Islam: State Society and Radicalism (2010), Luke March menulis artikel berjudul Modern Moscow, Muslim Moscow? Di sana, dengan cukup detail ia menjabarkan berbagai hal. Di masa sesudah Uni Soviet, Moskow perlahan-lahan menjadi salah satu pusat Islam Rusia, yang paralel dengan daerah Kazan, Makhachkala, Ufa atau Grozny.

Menurut Luke, hal itu sebagiannya merupakan akibat dari kebijakan negara yang proaktif. Khususnya dalam soal sentralisasi para mufti (pemuka agama Islam) sekaligus meningkatkan peran dewan mufti yang bermarkas di Moskow. Pemerintah Rusia bermaksud mengintegrasikan kaum Muslim secara struktural lebih dahulu.

Ada dua faktor penting yang mendukung maksud pemerintah tersebut. Pertama, meningkatnya arus migrasi kaum Muslim Rusia ke Moskow. Kedua, penegasan diri penduduk asli yang beragama Islam.

Secara keseluruhan, Luke melanjutkan, dampak dari kebijakan pemerintah terasa merata di daerah-daerah. Yakni munculnya lapis 'pakar agama resmi' yang memonopoli dan berusaha menampilkan Islam yang moderat.

Namun, kaum Muslim Moskow belum menjadi kelompok yang terintegrasi secara mandiri, baik dalam hal budaya maupun keagamaan. Demikian juga di bidang politik. Belum ada politikus Muslim yang tampil.

Dalam disertasinya untuk Universitas Baylor, Oleg Zaonegin (2011), menulis tentang situasi sosial-politik umat Islam dalam masa sesudah Uni Soviet. Dia menjelaskan, diperkirakan ada sekitar 15 hingga 30 juta orang Islam yang hidup di Rusia.

Menurut Zaonegin, tahun 1917 menandai puncak aktivitas umat Islam di Rusia. Pada 20 November 1917, terbit dokumen Seruan Dewan Rakyat Republik Federasi Soviet Rusia. Isinya, antara lain, negara mengakui kebebasan atas kepercayaan dan adat serta berbagai institusi nasional maupun kultural umat Islam.

Bangunlah kehidupan nasional kalian secara bebas dan tanpa halangan. Perhatikan hak-hak kalian, yang sama dengan hak seluruh rakyat Rusia, yakni dilindungi oleh kekuatan Revolusi beserta badan-badannya: Dewan Pekerja, Dewan Ketentaraan, dan Dewan Petani, demikian kutipan dokumen tersebut (Zaonegin, 2011:54).

Ikuti Whatsapp Channel Republika