REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekertaris Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia, Fahmi Salim mengatakan, penerimaan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa-MUI membantah tuduhan-tuduhan negatif selama ini yang ditunjukan pada umat Islam. Menurut dia, penerimaan GNPF-MUI di Istana Kepresidenan membuktikan apa yang dituduhkan seperti Islam anti-Pancasila dan Intoleran, jadi terbantahkan.
"Kiai Maruf yang dulu dipersepsikan adalah membuat fatwa pesanan dari pak SBY, ternyata beliau sendiri dipercaya sebagai anggota pengarah KP pancasila, GNPF MUI yang ulama-ulamanya dicap intoleran, ternyata juga akhirnya diterima oleh pihak istana," ujar dia saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (28/6).
Fahmi menilai, pertemuan antara Presiden Joko Widodo denga GNPF-MUI sebagai tanda positif kebijakan pemerintah terhadap umat Islam. "Jadi ini satu bentuk saya membacanya sebagai revisi atas kebijakan pemerintah terhadap umat islam selama ini," ujarnya.
Tokoh Muhammadiyah ini juga mengatakan, bahwa negara ini tidak akan bisa berjalan secara baik, pembangunan tidak akan berjalan secara maksimal kalau masih ada ketimpangan ekonoomi, ketidakadilan hukum, kemudian ya kecemburuan sosial. Fahmi berharap, dengan adanya pertemuan tersebut, pemerintah bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. "Terutama mayoritas yang beragama Islam," kata dia.
Saat ini, kata dia, secara ekonomi, umat islam tertinggal dan tidak ada keberpihakan untuk memperkuat ekonomi. Tidak hanya itu, Fahmi menilai dari bidang hukum juga bisa terlihat adanya diskriminasi ya kemudian tebang pilih terhadap umat Islam. "Kecemburuan sosial juga masih tinggi antara Muslim dan non-Muslim," ujarnya.
Oleh karena itu, Fahmi mengatakan, dialog antara GNPF-MUI dan Presiden Jokowi adalah awal yang baik untuk memperbaiki kebijakan pemerintah yang dinilai kurang pas. "Ini menurut saya satu pintu masuk yang sangat baik untuk pemerintah merevisi dan memperbaiki kekeliruannya selama ini," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
