REPUBLIKA.CO.ID, BOLOGNA -- Kementerian Dalam Negeri Italia mengeluarkan sebuah program seminar dan pelatihan terhadap pemimpin-pemimpin agama, termasuk sejumlah Imam Masjid dari berbagai masjid di Italia. Pelatihan bertujuan untuk menciptakan dialog antar-agama dan mengampanyekan toleransi antarumat beragama serta menyosialisasikan konstitusi Italia.
Program ini dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Dalam Negeri Italia dengan dana sebesar 92 ribu euro. Program ini aka berjalan pada awal Februari mendatang di Ravenna, sebuah kota kecil di bagian Italia Utara. Program ini akan dilaksanakan oleh sejumlah akademisi dari Universitas Bologna.
Selain itu, program juga ditujukan untuk kepada para pemuka agama, terutama bagi agama-agama yang belum diakui secara resmi oleh Pemerintah Italia, termasuk Islam. Namun, program ini tidak ditujukan untuk pemimpin agama Katolik, yang memang sudah menjadi agama resmi di Italia. Selain itu, program ini juga ditujukan kepada para warga asing yang ingin bekerja di Italia.
Direktur pelaksana dari program ini, Professor Giovanni Cimbalo, mengungkapkan, semua agama yang belum diakui di Italia sangat diperbolehkan untuk bergabung dengan program ini. "Tujuan dari program ini adalah untuk mendorong dialog antara agama dan budaya, serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan masyarakat yang damai dan anti kekerasan," kata Cimbalo kepada La Repubblica, Kamis (12/1) waktu setempat.
Cimbalo menambahkan, pelatihan ini juga akan menghormati segenap perbedaan-perbedaan antara agama tersebut. Tidak hanya itu, para peserta pelatihan juga akan diajarkan soal konstitusi Italia, termasuk kebebasan dalam memeluk agama dan kebebasan mengemukakan pendapat.
"Begitu juga seiring dengan membangun kesadaran mereka soal hak dan kewajiban yang terdapat di dalam masyarakat kami yang demokratis ini," ujar Cimbalo.
Secara praktik, pelatihan ini juga akan memandu para pemuka agama untuk bisa mendirikan tempat-tempat ibadah. Memang, meskipun ada sekitar 1,6 juta Muslim di Italia, namun baru ada delapan masjid yang terdaftar secara resmi oleh Pemerintah Italia. Selain itu, Pemerintah Italia juga belum memasukan Islam sebagai agama resmi yang diakui pemerintah.
Dengan minimnya jumlah tempat ibadah, banyak Muslim di Italia masih melaksanakan shalat atau beribadah di rumah masing-masing ataupun pusat-pusat kebudayaan, yang jumlahnya mencapai 800 titik. Kondisi ini, menurut sejumlah politisi sayap kanan Italia, justru membuat pemerintah sulit mengontrol aktivitas di tempat ibadah tersebut dan cenderung meningkatkan risiko penyebaran paham-paham radikal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika