Ahad 01 Jan 2017 17:47 WIB

Awali Aktivitas 2017, Bupati dan Pejabat Subuh Berjamaah

Rep: Eko Widiyatno/ Red: Agus Yulianto
Bupati Purbalingga Tasdi dan Wakil Bupati Dyah Hayuning Pratiwi
Foto: Eko Widiyatno
Bupati Purbalingga Tasdi dan Wakil Bupati Dyah Hayuning Pratiwi

REPUBLIKA.CO.ID, PURBALINGGA -- Mengawali aktivitas 2017, Bupati Tasdi, Wakil Bupati (Wabup) Dyah Hayuning Pratiwi beserta seluruh pejabat dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Purbalingga, menggelar kegiatan shalat Subuh berjamaah di Masjid Agung Darusalam Kota Purbalingga, Ahad (1/1). Diharapkan, melalui shalat subuh berjamaah pada awal tahun ini menjadi momentum agar kinerja birokrasi dan pembangunan di Kabupaten Purbalingga menjadi lebih baik.

"Ini bukan kali pertama saya dan Wabup melakukan kegiatan shalat Subuh berjamaah. Selama 10 bulan kepemimpinan saya dan Wabup, sudah 10 kecamatan di setiap desa kami yang kami singgahi untuk shalat Subuh berjamaah. Namun shalat Subuh berjamaah di Masjid Agung Darusalam, menjadi cukup istimewa karena mengawali awal tahun," ujar Tasdi.

Melalui gerakan shalat Subuh berjamaah yang dilakukan pejabat Pemkab, ulama, dan masyarakat, bupati juga berharap, silaturahmi antarsemua pihak menjadi makin erat. "Tanpa adanya kerja sama dengan berbagai pihak termasuk masukan dan saran serta bimbingan para ulama, kami tidak akan bisa mewujudkan visi kami mewujudkan masyarakat Purbalingga yang berakhlakul karimah," katanya.

Bupati menyatakan, dalam upaya membangun masyarakat yang religius, pemkab telah mengalokasikan anggaran cukup besar untuk pembangunan sektor keagamaan. Salah satunya akan membangun Purbalingga Islamic Center (PIC) yang akan dibiayai melalui anggaran multiyears. Selain itu, untuk meningkatkan semangat dan motivasi guru madrasah diniyah (Madin) agar rajin anak-anak mengaji, pada 2017, honor sebanyak 1.011 guru madin akan ditingkatkan 50 persen.

Sarana pendidikan Islam, menurut Tasdi, juga akan akan ditingkatkan bantuannya. Bahkan pada 2016, sebanyak 73 pondok pesantren (ponpes) mendapat bantuan Rp 10 juta per ponpes untuk pengembangan sarana prasarana pendidikannya.

Bahkan untuk meningkatkan pemahaman agama jajaran birokrasi, bupati dan wabup telah melaksanakan program nyantri di ponpes yang diikuti seluruh pejabat sebulan sekali. Melalui program ini, para pejabat yang belum bisa membaca Alquran, bisa belajar membaca Alquran dengan bimbingan para ulmaa.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement